Setiawan, FeryPratama (2011) Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Di Dinas Pendidikan Kota Kediri . Hal ini dilatarbelakangi kurang efektifnya kinerja pegawai negeri sipil di Indonesia , dan pegawai negeri sipil tersebut perlu diberikan pembinaan mengingat belum efektifnya kinerja para pegawai negeri sipil. Pembinaan karir dan prestasi kerja merupakan sistem pembinaan yang dilakukan oleh semua instansi yang ada di Indonesia. Dalam setiap meniti karir pegawai, diperlukan adanya perencanaan karier untuk menggunakan kesempatan karir yang ada. Disamping itu perlu adanya manajemen karir dari instansi untuk mengarahkan dan mengontrol jalur-jalur pegawai negeri sipil, dan salah satu instansi tersebut Dinas Pendidikan. H al ini yang diangkat penulis untuk penelitian pelaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil. Dalam upaya untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian , beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, maka metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengamati objek yang diteliti dan melihat fakta yang ada di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pembinaan pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan kurang berjalan dengan baik dan pembinaannya meliputi penghargaan, diklat, sertifikasi guru, pemberian beasiswa, pemberian sanksi dan inspeksi. akan tetapi pelaksaaan pembinaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri kurang berjalan secara maksimal. Dalam Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di Dinas Pendidikan ini terdapat hambatan kurang optimalnya sebagian kerja pegawai, pelaksanaan Diklat sendiri sering terhambat karena terbentur masalah biaya, sertifikasi pun tidak semua guru bisa mengikuti, pemeberian sanksi dan adanya inspeksi juga belum maksimal.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2011/249/051104539 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
Date Deposited: | 30 Jan 2012 13:57 |
Last Modified: | 20 Oct 2021 05:52 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111006 |
Preview |
Text
051104539.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |