Ardiansyah, Jadid (2011) Pelembagaan Partai Oposisi Dalam Mekanisme Hubungan Checks And Balances Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai masalah pelembagaan partai oposisi dalam mekanisme hubungan checks and balances di Indonesia. Dalam suatu negara hukum demokrasi, pengawasan terhadap pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting karena kekuasaan pemerintah bertendensi untuk disalahgunakan sehingga untuk menyikapinya perlu adanya suatu partai oposisi yang kritis dan secara diametral berbeda dengan pemerintah dalam mekanisme hubungan checks and balances guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Penulis melihat beberapa masalah di Indonesia terkait pelembagaan partai oposisi, yakni perdebatan mengenai dasar hukum eksistensi partai oposisi, penerapan kombinasi sistem multi partai dengan sistem presidensial, pragmatisme partai politik, dan stigma negatif masyarakat terhadap oposan. Pembahasan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang hendak meneliti kaidah-kaidah hukum mengenai pelembagaan partai oposisi dalam mekanisme hubungan checks and balances di Indonesia terutama dengan perspektif hukum tata negara, dengan pendekatan konseptual (conseptual approach) , pendekatan sejarah ( historical approach ), dan pendekatan perundangundangan (statue approach) , yang kemudian seluruh data yang ada dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa: (i) Pelembagaan partai oposisi tidak bertentangan dengan UUD 1945, partai oposisi selaras dengan semangat UUD 1945 dalam membentuk negara hukum Indonesia yang menyaratkan adanya pembatasan kekuasaan negara dengan prinsip checks and balances , partai oposisi juga selaras dengan UUD 1945 yang menganut asas demokrasi yang menjamin HAM, termasuk hak beroposisi, (ii) Partai oposisi berfungsi sebagai pengawas pemerintah, penyeimbang kekuasaan pemerintah, dan penyedia alternatif kebijakan, (iii) Partai oposisi di Indonesia masih belum terlembaga secara baik, pragmatisme parpol membuat oposisi yang terbentuk tidak solid dan konsisten, kombinasi multi partai dan presidensial membuat fragmentasi parpol di parlemen tinggi, yang menyebabkan dinamika parpol juga tinggi. Stigma negatif partai oposisi di masyarakat juga membuat peranan partai oposisi tidak berjalan secara maksimal dan efektif. Menyikapi fakta di atas, maka diperlukan adanya suatu regulasi yang mengatur eksistensi partai oposisi, meningkatkan Parliamentary Threshold maupun Fractional Threshold guna memperkecil polarisasi parpol, serta meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi tentang pelembagaan partai oposisi kepada agar masyarakat dapat memahami dengan baik bagaimana urgensi pelembagaan partai oposisi dalam kehidupan negara yang demokratis.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/243/051104481 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 29 Mar 2012 10:34 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 07:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111000 |
Preview |
Text
051104481.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |