Pramana, RM Henky Wibawa Bambang (2011) Analisis Status Kepemilikan Barang Modal dalam Leasing (Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai status kepemilikan barang modal dalam leasing. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya lembaga leasing sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Leasing merupakan suatu bentuk derivative dari sewa-menyewa Dikarenakan hal inilah ketentuan–ketentuan dalam pelaksanaan leasing merupakan terapan dari kegiatan sewa menyewa. Namun seiring berkembangnya peraturan yang mengatur mengenai leasing prinsip sewa menyewa adanya diabaikan, khususnya dalam hal status kepemilikan barang yang dileasingkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Bagaimana konstruksi perjanjian leasing da lam sistem hukum pembiayaan yang berlaku di Indonesia ? (2). Bagaimana status kepemilikan barang modal dalam leasing ? (3). Bagaimana akibat hukum dalam perjanjian leasing dalam hal status kepemilikan barang modal yang tidak sesuai dengan prinsip sewa menyewa ? Kemudian penulis pada karya tulis ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana bahan penelitian terdiri dari (1) Bahan hukum primer yang didapat dari peraturan perundang-undangan nasional. (2) Bahan hukum sekunder, meliputi pendapat para ahli hukum di bidangnya yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah leasing (3) Bahan hukum tersier, yang didapat dari berbagai macam kamus hukum dan kamus bahasa. Dalam pembahasan akan dibahas mengenai konstruksi perjanjian leasing dalam sistem hukum pembiayaan maupun dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan menganalisis mengenai status kepemilikan barang modal dalam leasing serta akibat hukumnya sebagai bentuk derivative dari sewa-menyewa, selain itu skripsi ini juga membahas mengenai perlakuan perpajakan dalam leasing yang berkaitan dengan hal status kepemilikan. Menyikapi hal tersebut, maka penulis berharap agar Pemerintah sebaiknya membentuk suatu peraturan yang lebih lengkap dan efektif mengenai perjanjian leasing ini dengan membentuk undang-undang tentang leasing. Hal ini mengingat bahwa peraturan tentang leasing yang berlaku selama ini boleh dikatakan sangat sederhana.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/236/051104474 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Jan 2012 15:30 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 07:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110992 |
Preview |
Text
051104474.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |