Aulia, M Ayyub (2011) Penerapan Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers : Studi di Kantor Surat Kabar Harian Malang Post. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pers merupakan pilar demokrasi keempat dimana pers berperan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya. Terkait tugas dan fungsinya, pers mengenal istilah kebebasan pers yang diatur dalam UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Meskipun demikian, kebebasan di sini juga harus dibatasi oleh koridor-koridor yang telah diatur dalam UU Pers maupun KEJ. Fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan pers, baik yang dilakukan oleh pihak pers maupun pihak-pihak lain terkait dengan tugas pers. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme penerapan kebebasan pers oleh Surat Kabar Harian Malang Post berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memilih lokasi di Kantor Surat Kabar Harian Malang Post. Tehnik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu demi mencapai kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab dibutuhkan suatu mekanisme dalam penerapannya. Mekanisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh pers sendiri (Surat Kabar Harian Malang Post) melainkan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh Malang Post, setiap wartawan maupun seluruh staff Malang Post yang terkait wajib mengetahui dan memahami isi dari UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers beserta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengenai hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. Oleh aparat penegak hukum, mengawal dan menghormati kebebasan pers dengan cara menghormati urutan-urutan terhadap upaya penyelesaian pelanggaran terhadap kebebasan pers. Oleh masyarakat, seperti yang diatur di dalam Pasal 17 UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh pemerintah, dengan diberlakukannya UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pemerintah secara langsung memberikan ruang bagi pekerja media dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dan semakin menguatkan iklim kebebasan pers di Indonesia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh pers antara lain melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur non-pengadilan (non-litigasi) kemudian dapat dilanjutkan dengan jalur pengadilan (litigasi), dimana kedua jalur tersebut harus dilakukan secara berurutan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/229/051104233 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 10 Oct 2011 10:46 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 07:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110983 |
Preview |
Text
051104233.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |