Sugiaya, Pratama Gempur Arto (2011) Kewenangan PT. PLN (PERSERO) menjatuhkan sanksi administrasi terhadap konsumen atau pelanggannya : Studi di PT.PLN PERSERO Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengelolaan listrik di Indonesia pada saat ini dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem perjanjian jual beli. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menunjukkan pada masyarakat tentang kewenangan dari PT. PLN (PERSERO) dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggan dan juga menunjukkan pada masyarakat tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memilih lokasi di PT. PLN (PERSERO) Kota Malang, Tehnik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan purposive Sampling dan tehnik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa PT. PLN (PERSERO) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggan atau konsumennya. Dalam hal ini hubungan hukum antara PLN dengan pelanggan adalah bersifat keperdataan, tetapi oleh karena PLN diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberi sanksi administrasi terhadap pelanggan, maka tindakan yang dilakukan PLN tersebut dapat mejadi obyek sengketa TUN atau masuk dalam hukum publik. Dan juga Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila tidak puas terhadap penjatuhan sanksi administrasi oleh PT. PLN (PERSERO) ada 2 cara, yaitu dapat dibawa ke PTUN (apabila memenuhi syarat) atau dapat dibawa ke PN dengan mengajukan gugatan.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2011/228/051104232 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
Date Deposited: | 11 Oct 2011 10:17 |
Last Modified: | 28 Mar 2022 07:22 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110982 |
Preview |
Text
051104232.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |