Saputra, Bryananta Bayu (2011) Kewenangan Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Negara Republik Indonesia : Studi Kasus Penangkapan Petugas Dinas Keluatuan dan Perikanan oleh Police Marine Malaysia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Penangkapan dan penahanan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Police Marine Malaysia di perairan Bintan, Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus 2010 yang terkait dengan illegal fishing bukan baru pertama kalinya terjadi. Dari latar belakang tersebut muncul beberapa permasalahan yaitu Apakah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia sudah sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) dan Apakah negara Indonesia dapat melakukan tindakan penuntutan hukum kepada Negara Malaysia atas penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang masih berada pada wilayah laut Indonesia. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum. Untuk menganalisa data digunakan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan bahan yang telah diperoleh dari studi perpustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, telah sesuai dengan UNCLOS 1982. Akan tetapi, sampai saat ini memang masih rentan terjadi sengketa di wilayah perbatasan perairan Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini disebabkan belum ada keputusan bersama dalam penetapan peta antar kedua negara Malaysia dengan Indonesia, keduanya sama-sama mengklaim secara sepihak. Dengan cukup bukti dari tepatnya koordinat terjadinya kasus ini, Indonesia sebenarnya dengan tegas dapat melakukan penuntutan hukum hingga ke International Court of Justice (ICJ). Sejauh ini Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan jalur diplomatik seperti pengiriman berkali-kali Nota Protes kepada Pemerintah Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan dengan Negara Malaysia, tidak terkecuali dengan kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini. Pemerintah Indonesia harus mengembalikan fungsi dan peranan masing-masing dalam tatanan yang telah ditentukan, bukan melalui penyelarasan peraturan perundangan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/218/051104213 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 28 Sep 2011 09:16 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 06:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110971 |
Preview |
Text
051104213.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |