Anggrian, Dimas Rendra (2011) Peran Fraksi dalam Pembentukan Undang-Undang yang Aspiratif Melaui Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Seperti yang dituangkan dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi mempunyai peran mengambil kebijakan prioritas pembentukan Undangundang, perumusan naskah undang-undang sampai menentukan materi muatan Undangundang. Adanya dualisme perwakilan dalam Anggota Dewan Pewakilan Rakyat, di satu sisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari konstituenya dan disisi lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota fraksi yang merupakan wadah dari pengelompokan berdasarkan partai politiknya.adanya dualisme perwakilan tersebut mengakibatkan terjadinya benturan antara kepentingan politik partai dan kepentingan menghasilkan Undang-undang yang sesuai aspirasi masyarakat mengingat ada pengaruh kuat dari garis keputusan fraksi dari Partai politik dalam setiap agenda pembentukan Undang-undang. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji tentang Peran Fraksi dalam Pembentukan Undang-Undang yang Aspiratif Melaui Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan dan menganalisis keputusan fraksi Demokrat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Golkar dalam proses pembentukan Undang-Undang.(2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis aturan internal fraksi Demokrat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Golkar dalam proses pembentkan Undang-Undang. Penelitian termasuk penelitian yuridis empiris, dimana pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling(tidak semua populasi digunakan sampling). Data yang diperoleh selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis secara deskriptif analitis yaitu dengan cara memaparkan serta menggambarkan secara terinci dan teratur disertai analisa terhadap peran Fraksi dalam pembuatan Undang-undang yang difokuskan pada penjaringan partisipasi masyarakat melalui fungsi Fraksi. Keberadaan fraksi sangat dibutuhkan anggota DPR dalam setiap agenda pembentukan Undang-undang dalam menjaring aspirasi dari pemilih atau dalam tahap pengolahan data aspirasi pemilih. Akan tetapi dengan adanya kewenangan fraksi tersebut tidak jarang malah menghambat aspirasi yang dibawa anggota fraksi. Hal ini lebih banyak terjadi karena aspirasi yang dijaring dari konstituen bertentangan dengan garis partai. Sebagian Fraksi masih belum memiliki aturan internal, Pengambilan keputusan cenderung terpusat pada pimpinan fraksi atau arahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Hal ini disayangkan karena fraksi yang merupakan sumber pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan rakyat, sehingga keputusannya akan cenderung bersifat politis.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/19/051100883 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Mar 2011 09:40 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 01:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110939 |
Actions (login required)
 |
View Item |