Hapsari, Liani Indri (2011) Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji : Stu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini membahas Implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji. Serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penerapan/implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH- 02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tentang implementasi pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji dan untuk mengidentifikasi analisa solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan. Keimigrasian adalah hal ihwal lali lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang lebih sering disebut paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer yang terdiri dari wawancara dan kuisioner. Data sekunder diperoleh dari perundangundangan dan buku. Populasi ialah pegawai kantor Imigrasi kota Malang, sampel terdiri dari 6 orang panitia inti pengurusan paspor biasa bagi jemaah haji dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, Implementasi pasal 2 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 di kantor Imigrasi Malang tidak menemui kendala apapun, karena telah sesuai standard an mekanisme penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Sedangkan Implementasi pasal 2 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 di kantor Imigrasi Malang menemui kendala, dikarenakan aturan ini merupakan aturan baru yang masih kurang minim sosialisasi karena waktu yang terlalu sempit. Penelitian ini memberikan saran Agar diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji, sehingga ditahun-tahun mendatang tidak ditemukan kendala-kendala seperti pembuatan paspor biasa bagi jemaah haji tahun 2009 dan agar Agar Proses pengurusan Paspor bagi jemaah haji jauh-jauh hari dengan arti bahwa jemaah haji yang baru masuk daftar pemberangkatan 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun ke depan bisa melakukan pengurusan paspor biasa bagi jemaah haji.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/181/051103449 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 19 Sep 2011 10:31 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 01:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110931 |
Preview |
Text
051103449.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |