Rimawati, Ni Komang (2011) Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Pencemaran Ruang Angkasa Yang Disebabkan Oleh Space Debris Menurut Liability Convention 1972. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi keruangangkasaan akhirnya membuka kesempatan yang luas kepada seluruh masyarakat internasional untuk memanfaatkan ruang angkasa seoptimal mungkin. Hal ini terjadi karena media angkasa dianggap dapat bermanfaat bagi penempatan berbagai benda angkasa, di samping untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh planet bumi. Berbagai penemuan di bidang teknologi keruagangkasaan yang baru seperti satelit bumi buatan, penginderaan jarak jauh (remote sensing) merupakan contoh keberhasilan kemajuan teknologi keruangkasaan yang memberi keuntungan besar bagi umat manusia. Jatuhnya benda-benda angkasa yang bermuatan nuklir akan menimbulkan kontaminasi terhadap berbagai obyek lain di sekitar lokasi kejadian. Udara, air dan tumbuh-tumbuhan yang terkontaminasi unsur-unsur radioaktif tersebut akan berpengaruh akan berpengaruh negatif terhadap manusia, terutama yang bersentuhan langsung dengan obyek-obyek tersebut. Efek jangka pendek yang diakibatkan oleh pecahan bahan radioaktif dapat bersifat berat dan ringan, yang menimbulkan gangguan dan berbagai penyakit tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan mengolah data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif dengan didukung dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan baik berupa peraturan maupun kasus-kasus yang terkait dengan pokok permasalahan. Dalam Pasal II Space Liability Convention tanggung jawab absolut dinyatakan berlaku bagi kerugian akibat obyek-obyek ruang angkasa yang terjadi di permukaan bumi atau terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan. Konvensi didasarkan atas asumsi bahwa sebuah pesawat udara dalam penerbangan akan selalu menjadi pihak lemah apabila terjadi bencana Indonesia menyatakan sikapnya yaitu: a. Menerima masalah space debris sebagai salah satu mata acara Sub Komite Ilmiah dan Teknik. b. Menyambut baik studi atau penelitian mengenai space debris yang dilakukan oleh berbagai negara. Indonesia berharap supaya penelitian tersebut dilanjutkan dan hasil penelitian termasuk data mengenai space debris dapat disebarluaskan. Untuk dapat menanggulangi masalah pencemaran ruang angkasa yang disebabkan oleh space debris, diperlukan jenis kerja sama, yaitu: Kerja sama dalam rangka membentuk suatu badan khusus yang di koordinasi PBB. Badan ini mempunyai wewenang untuk mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi masalah space debris, baik upaya dalam aspek pendanaan, teknik maupun hukum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/169/051103438 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 16 Sep 2011 10:12 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 01:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110918 |
Preview |
Text
051103438.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |