Farida, Endah Nur (2011) Penyerangan Korea Utara Terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong Menurut Hukum Humaniter Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong menurut Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya penyerangan bersenjata ke wilayah negara Korea Selatan oleh Korea Utara yang mengakibatkan tewasnya anggota militer dan penduduk sipil Korea Selatan serta hancurnya obyek-obyek sipil di Pulau Yeonpyeong. Situasi demikian tidak mungkin dibiarkan begitu saja karena konflik bersenjata yang akan meluas jika tidak segera dihentikan. Permasalahan yang diambil penulis yaitu apakah penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong dapat dibenarkan menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana penyelesaian sengketa antara Korea Utara dengan Korea Selatan terkait penyerangan terhadap Pulau Yeonpyeong berdasarkan Hukum Internasional. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut di atas, penulis mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, protokol-protokol tambahan dari suatu konvensi, deklarasi internasional, statuta internasional, dan pendapat para ahli hukum internasional, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan di Pulau Yeonpyeong telah melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, Piagam PBB, dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara ini dapat dikategorikan ke dalam tindakan agresi yang bertentangan integritas teritorial suatu negara dan perdamaian serta keamanan internasional. Sehingga penyelesaian sengketa internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah negosiasi, konsiliasi, dan membawanya kehadapan Mahkamah Pidana Internasional apabila negosiasi dan konsiliasi tidak membawa hasil apapun.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/166/051103435 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 16 Sep 2011 09:35 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 01:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110915 |
Preview |
Text
051103435.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |