Angelyna, Andyna Catra (2011) Analisis Ketentuan Pengecualian Pada Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selain memberikan suatu pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha, undang-undang ini juga memberikan pengecualian terhadap beberapa hal. Salah satu yang memperoleh pengecualian tersebut adalah pelaku usaha kecil, ini terdapat dalam pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengecualian tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha kecil. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas kedudukan ketentuan pengecualian pada Pasal 50 (h) yang diberikan oleh pelaku usaha kecil sebagai salah satu bentuk perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedudukan ketentuan pengecualian dilihat sesuai atau tidak dengan konsideran, asas dan tujuan undang-undang tersebut. Dalam upaya untuk mengetahui kedudukan ketentuan pengecualian pelaku usaha kecil pada Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan mengggunakan data sekunder sebagai fokus kajian kemudian dianalsis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisa pemberian ketentuan pengecualian pada Pasal 50 (h) terhadap hukum internasional dan nasional yang kemudian disesuaikan dengan konsideran, asas dan tujuan pembentukan undangundang tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pengecualian pada pelaku usaha kecil pada Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum internasional dan hukum nasional, kedudukannya pun sesuai dengan konsideran, asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedudukan sesuai tersebut terlihat pada rumusan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan politik perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang turut melandasi aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi pemerintah tetap patut mewaspasai adanya persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanya bentuk pengecualian tesebut, karena jika pengecualian tersebut dapat menghasilkan dampak negatif maka akan dapat merugikan pelaku usaha kecil dan tujuan perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan tidak terwujud. Menyingkapi hal tersebut, maka diperlukannya peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah berisi tentang aturan lebih lanjut tentang pemberian perlindungan terkait dengan ketentuan pengecualian pada pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/162/051103016 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 06 Sep 2011 10:22 |
| Last Modified: | 28 Mar 2022 01:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110911 |
Preview |
Text
051103016.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |