Penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Dalam Tahap Penyidikan : Studi di Wilayah Hukum Kepol

Bonifacio, Andres (2011) Penerapan Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Musik Atau Lagu Dalam Tahap Penyidikan : Studi di Wilayah Hukum Kepol. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini meneliti tentang penerapan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu dalam tahap penyidikan dengan studi di Kepolisian Resort Malang Kota. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik atau lagu terkait kasus pembajakan di kota Malang, kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang serta upaya yang dilakukan Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu di kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pembajakan yang menggunakan teknologi cakram optik sebagai fasilitas utamanya di kota Malang. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polres Malang Kota. Data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk pelanggaran hak cipta di kota Malang yaitu memproduksi barang bajakan dan mengedarkan bajakan yang masing-masing diatur dalam Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 72 ayat 2 UU Hak Cipta. Penyidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam penerapan Pasal 72 UU Hak Cipta tidak menemukan kendala dalam proses penggerebekan, penangkapan maupun penahanan dari tersangka. Namun di sisi lain kendala yang dihadapi itu berasal dari eksternal dan internal kepolisian. Kendala eksternalnya, belum ada aturan yang menyebutkan atau mengatur secara tegas mengenai pembajakan, kewenangan penyidikan khususnya PPNS tidak memiliki kesamaan dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 71 UU Hak Cipta. Kendala internalnya, terbatasnya jumlah personil, minimnya pengalaman kerja serta minimnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Saran penelitian ini, peranan pemerintah menangani pelanggaran hak cipta atas musik atau lagu dalam menanggulangi pembajakan dalam bentuk kaset, CD, VCD atau DVD harus lebih ditingkatkan. Antaralain dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku pembajakan dan dalam menangani suatu kasus bukan dengan skala prioritas. Selain itu peran masyarakat dalam membantu upaya perlindungan hukum atas suatu ciptaan juga lebih ditingkatkan dengan cara bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2011/144/051102688
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited:	12 Sep 2011 09:10
Last Modified:	25 Mar 2022 07:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110891

Preview

Text 051102688.pdf Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item