Fismasari, Anita (2011) Analisis Hubungan Aturan Larangan Perjanjian Tertutup dan Peran Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Kecil dalam Perjanjian Waralaba. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas tentang hubungan perjanjian tertutup dan peran kemitraan bagi pelaku usaha kecil dalam perjanjian waralaba. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem bisnis waralaba yang berkembang pesat. Perkembangan usaha waralaba ini cukup memberikan keuntungan bagi siapa saja yang membuka bisnis waralaba. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk membuka bisnis waralaba. Pemerintah menetapkan suatu aturan bagi pemberi waralaba (franchisor) untuk wajib mengajak kerjasama atau bermitra dengan pelaku usaha kecil dalam setiap bisnis waralabanya (tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang bagi setiap pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian tertutup. Akan tetapi perjanjian waralaba dalam Pasal 50 huruf (b) dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Padahal perjanjian waralaba yang bersifat tertutup memberikan peluang bagi pemberi waralaba untuk bebas mencantumkan ketentuan/klausul dalam perjanjian yang berpotensi melanggar prinsip larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana hubungan antara larangan perjanjian tertutup (Pasal 15) dengan aturan perjanjian waralaba yang dikecualikan dalam (Pasal 50 huruf b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penulis juga membahas tentang aturan yang mengikat agar kontrak kemitraan bagi pelaku usaha kecil dapat dilaksanakan dalam asas waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang membahas permasalahan dari segi hukum dengan melihat peraturanperaturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Metode analisis yang dipakai adalah analisis isi (content analysis) yakni menganalisa permasalahan-permasalahan, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori kepustakaan dan hasil studi sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa ketentuan larangan perjanjian tertutup (Pasal 15) tidak bertentangan dengan aturan perjanjian waralaba (Pasal 50 huruf b). Meskipun dalam Pasal 15 melarang secara mutlak bagi pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian tertutup, Tetapi, perjanjian tertutup dalam waralaba tetap diperbolehkan. Hal ini karena untuk menjaga reputasi dan identitas dari konsep waralaba itu sendiri. Apabila perjanjian tertutup itu tidak dimaksudkan untuk menjaga reputasi dan identitas dari konsep waralaba, maka pelaku usaha tetap dikenakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penggunaan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai dasar membuat perjanjian waralaba, perlu ditambahkan dengan menerapkan Pasal 1339 KUH Perdata sebagai suatu pembatasan setiap tindakan dan kesepakatan yang terjadi para pihak dalam perjanjian waralaba. Sehingga, kedudukan penerima waralaba, dalam hal ini pelaku usaha kecil, dapat sejajar dan terlindungi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/138/051104331 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 11 Oct 2011 10:57 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110884 |
Preview |
Text
051104331.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |