Wicaksono, Agil (2011) Pelaksanaan Prinsip Halal Bertransaksi Terkait Tidak Adanya Penetapan Minimum Holding Period Pada Saham Syariah Di Pasar Sekunder : Studi Di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini berlatar belakang masih banyaknya kontroversi mengenai pasar modal syariah. Banyak yang menganggap bahwa regulasi dan sistem yang digunakan pada pasar modal syariah di Indonesia saat ini masih rentan terhadap kegiatan spekulasi terutama pada saat transaksi saham di pasar sekunder. Mengingat peraturan yang ada masih sebatas pada filterisasi saham antara lain, Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.13, nomor IX.A.14, nomor IX.K.1 sedangkan proses transaksinya masih menggunakan sistem transaksi pasar modal konvensional. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan prinsip halal bertransaksi terkait tidak adanya penetapan minimum holding period pada saham syariah di pasar sekunder, serta hambatan, dan solusinya, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada di analisis secara deskriptif analisis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia dan Bapepam-LK karena merupakan lembaga-lembaga penting. BEI sebagai satu-satu otoritas bursa yang melaksanakan kegiatan pasar modal di Indonesia dan Bapepam-LK sebagai regulator dalam pasar modal di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan pelaksanaan prinsip halal bertransaksi terkait tidak adanya penetapan minimum holding period pada saham syariah di pasar sekunder telah terlaksana hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya rukun jual beli yaitu syarat, objek, dan proses. Didalam proses transaksi pasar modal konvesional ada regulasi mengenai penyelesaian transaksi yang fungsinya mirip dengan minimum holding period. Sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi hambatan subtansi, hambatan struktur dan hambatan kultur. Hambatan subtansi adalah belum ada peraturan yang khusus mengenai transaksi saham syariah di pasar modal, hambatan struktur kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Bapepam-LK dan BEI yang menguasai pasar modal syariah, hambatan kultur masih rendahnya kualitas sumber daya masyarakat terutama para investor dan masyarakat umumnya yang menguasai pasar modal syariah secara utuh sehingga berdampak pada kontroversi. Dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, Bapepam-LK-BEI beserta DSN-MUI melakukan diskusi terkait wacana pembentukan peraturan tentang transaksi di pasar modal syariah, selain itu Bapepam-BEI juga meningkatkan kualitas para pegawai dengan cara memberikan pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri terkait dengan pasar modal syariah, dan gencar melaksanakan sosialisasi mengenai pasar modal syariah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/137/051102492 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Jun 2011 09:25 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110883 |
Preview |
Text
051102492.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |