Afriliant, Robert Garry (2011) Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Masa Iddah oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Kepada Istri yang Telah Dicerai Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. 45 Ta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian hukum ini penulis membahas mengenai Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Masa Iddah oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Kepada Istri yang Telah Dicerai di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang. Penulis menganalisis tentang peraturan yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. 45 Tahun 1990, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dengan praktek yang terjadi tentang pemenuhan kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang telah dicerai mengenai nafkah masa iddah. Selama ini dalam proses penyelesaian masalah diatas tersebut dinilai kurang ditaati oleh pihak suami, jadi penulis sangat ingin meneliti dan mempelajari proses mulai beracara hingga pelaksanaan putusannya. Diangkatnya hambatan pelaksanaan pemenuhan nafkah masa iddah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum positif tentang hukum keluarga khususnya mengenai perkawinan dan perceraian. Pelaksanaan serta hambatan-hambatan yang terjadi akibat kelalaian pihak yang berperkara ataupun kesengajaan pihak untuk tidak menjalankan putusan dengan berbagai macam alasannya. Sebelum ini memang belum ada penyelesaian tentang hal tersebut sehingga pada akhirnya ditemukan solusi supaya pihak suami mau melaksanakan kewajibannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meneliti penerapan dari beberapa aturan-aturan hukum yang berlaku saat ini terhadap pemenuhan nafkah iddah oleh suami. Data yang dihimpun dari lapangan berupa menentukan responden. Melakukan wawancara dengan orang yang sangat mengerti tentang masalah ini yaitu Hakim Pengadilan Agama yang telah berpengalaman menangani kasus serupa. Hambatan yang dialami selama ini ternyata disebabkan secara garis besar ada dua yaitu hambatan dalam proses beracara yang didalamnya termasuk pemanggilan saksi, para pihak berada diluar wilayah hukum. Lalu yang kedua adalah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang didalamnya mengenai masalah pembagian harta bersama dan pemenuhan nafkah masa iddah itu sendiri. Terjadinya kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban untuk memberi nafkah isteri selama masa iddah itu sebagian besar disebabkan oleh masalah ekonomi. Oleh karena itu sebaiknya perlu bagi para hakim untuk menemukan solusi-solusi untuk mengantisipasi supaya tidak ada lagi kelalaian dalam pemenuhan nafkah iddah oleh suami bagi mantan istri mereka.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/136/051102491 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Jun 2011 09:55 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110882 |
Preview |
Text
051102491.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |