Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) : Studi di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) RS Lav

Andrawina, Venny Alita (2011) Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) : Studi di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) RS Lav. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan hal yang banyak dibicarakan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan apalagi dengan adanya ketentuan pada Pasal 74 ayat (1) yang mewajibkan bagi perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Rumah sakit termasuk ke dalam kategori kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) RS Lavalette Malang yaitu dengan melaksanakan Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan. Program Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan dengan bentuk bantuan pendidikan, peningkatan kesehatan, sumbangan, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana, penanaman pohon, ekowisata penyehatan lingkungan dan Program Kemitraan berupa pinjaman dana disertai bunga untuk bidang industri dan perdagangan. Hambatan pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) RS Lavalette Malang ialah Pasal 74 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih terlalu sumir dan tidak jelas sehingga perlu Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengaturnya, Proposal permohonan Program Kemitraan yang diajukan pengusaha usaha kecil dan menengah yang telah diajukan, tidak semuanya dapat disetujui karena dalam pemberian Program Kemitraan, pihak PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) RS Lavalette melihat kinerja perusahaan yang mengajukan permohonan tersebut, dan jumlah biaya pinjaman yang akan diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) RS Lavalette kepada pemohon telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga pemohon yang membutuhkan biaya lebih dari yang ditetapkan oleh perusahaan harus bisa menerima jumlah biaya yang telah ditetapkan.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2011/131/051102486
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 20 Jun 2011 10:01
Last Modified: 25 Mar 2022 06:49
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110877
[thumbnail of 051102486.pdf]
Preview
Text
051102486.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item