Arifianti, Febriana Dian (2011) Pelaksanaan Pengurusan Perizinan Dalam Pengelolaan Air Tanah Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengolalaan Air Tanah : Studi di Dinas Energi dan Sumber. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan pengurusan perizinan dalam pengelolaan air tanah berdasarkan peraturan daerah kabupaten malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena adanya kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian dan pengambilan air tanah yang seharusnya dilaksanakan setelah memperoleh izin. Tetapi masih banyaknya yang belum atau tidak menyelesaikan pengurusan izin. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan perizinan telah sesuai dengan peraturan daerah di kabupaten Malang, serta faktor-faktor apa yang menghambat penerapan tersebut dan mencari solusinya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan mengacu pada normanorma hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan teori-teori hukum yang ada yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan penyelesaian yang terjadi dalam praktek di lapangan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengurusan izin pemanfaatan air tanah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data pertama, berupa wawancara dengan pihak d bidang manfaat yang mengatur tentang perizinan dan sumber data kedua, diperoleh melalui studio kepustakaan berbagai buku dan situs internet. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu mencari, menggali, menemukan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang di peroleh di lapangan dan kemudian uraikan. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu, Pengelolaan Air Tanah, sudah sesuai dalam ketentuan yang sudah ada dalam peraturan tetapi proses pelaksanaan dan alur-alur permohonan perizinan pengelolaan air tanah yang di nilai terlalu berbelit dengan bebagai tahapan dan memakan waktu yang lama. Hambatan dari pelaksanaan dan kelancaran proses peizinan antara lain, dari instansi itu sendiri yaitu persyaratan dan prosedur yang terlalu panjang dan lama. Dan kurangnya upaya sosialisasi daribpihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu sendiri dan dari pemohon yaitubpemahaman dari pemohon dalam mengikuti alur demi alur proses perizinan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/126/051102341 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jun 2011 10:42 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110873 |
Preview |
Text
051102341.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |