Sistem Penjatuhan Pidana Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia

Harimurti, Resi (2011) Sistem Penjatuhan Pidana Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pidana mati ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena pidana mati termasuk salah satu bentuk pidana pokok pada hukum pidana Indonesia yang tercantum pada pasal 10 KUHP yang masih menimbulkan kontroversi dan perbedaan pendapat mengenai apakah pidana mati masih layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia karena banyak yang berpendapat bahwa pidana mati melanggar hak asasi utama manusia yakni hak untuk hidup yang tercantum baik dalam UUD 1945 maupun ketentuan-ketentuan internasional seperti ICCPR. Pidana mati juga terdapat pada hukum pidana Islam yang diterapkan oleh negara-negara Islam ataupun yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh hukum Islam seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, Sudan, Malaysia, dan negara-negara Islam lainnya dan Indonesia adalah negara dengan populasi masyarakat pemeluk Islam yang cukup besar dan beberapa aspek hukumnya dipengaruhi oleh hukum Islam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pidana mati dalam hukum pidana Islam dan untuk mengetahui bagaimana sistem pidana mati dalam hukum pidana Indonesia serta untuk mengetahui konstruksi pidana mati dan pelaksanaannya baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yakni yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta diharapkan dapat memberikan solusi pada masalahmasalah yang timbul pada penerapan pidana mati. Berdasarkan hasil analisa, terdapat persamaan maupun perbedaan. Persamaan adalah pada pemilihan alat ataupun metode pelaksanaan hukuman dan kewenangan pelaksanaan, sedangkan perbedaannya yaitu dalam hal persaksian pada waktu pelaksanaan dan waktu pelaksanaan hukuman mati. Menyikapi fakta-fakta di atas maka perlu diadakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya mengenai masalah upaya hukum luar biasa yang tidak dipermasalahkan mengenai tenggat waktu sehingga dapat mengakibatkan terpidana mengalami masa tunggu di dalam penahanan yang tidak menentu.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2011/124/051102339
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 15 Jun 2011 13:37
Last Modified: 25 Mar 2022 06:41
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110871
[thumbnail of 051102339.pdf]
Preview
Text
051102339.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item