Faricha, Lailatul (2011) Hambatan Pihak Bank pada Kredit dengan Jaminan “Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ” dalam Hal Terjadi Perubahan Status Kepegawaian : Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatar-belakangi adanya kredit dengan jaminan SK PNS di BRI Unit Peterongan. SK PNS tidak dapat digolongkan ke dalam golongan benda sebagaimana disebutkan dalam pasal 503 dan 504 KUH Perdata dan tidak dikenal dalam hukum jaminan. Namun pada kenyataannya SK PNS bisa dijadikan jaminan kredit, sehingga apabila terjadi wanprestasi yang diakibatkan adanya perubahan status kepegawaian akan menyulitkan untuk eksekusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pihak bank pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI Unit Peterongan, untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan pihak bank dalam mengatasi hambatan pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI Unit Peterongan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Lokasi penelitian adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jombang Unit Peterongan, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, Teknik analisa data deskriptif analisis. Hambatan pihak bank pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi perubahan status kepegawaian di BRI Unit Peterongan antara lain hambatan dalam hal nasabah debitur mengalami mutasi/pindah tugas ke kota atau propinsi lain yang disertai dengan berpindahnya gaji, sehingga akan mempengaruhi kelancaran kredit, maka dikonfirmasikan terlebih dahulu ke kantor / instansi tempat debitur bekerja dan kemudian dilakukan transfer dana terhadap pelunasan kredit dengan jaminan SK PNS, nasabah debitur diberhentikan dari pegawai negeri sipil secara tidak hormat yang berakibat pemberhentian gaji, sehingga nasabah debitur tidak bisa membayar angsuran dan bunga kredit, memberikan peringatan tertulis kepada nasabah debitur agar melunasi utangnya, nasabah debitur berhenti dikarenakan meninggal dunia, maka gaji yang diterima akan mengalami penurunan, sehingga angsuran menjadi melebihi 60% dari gaji yang diterima dan pemberian kredit akan melampaui batas maksimum yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kredit, melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kantor / dinas tempat debitur bekerja ataupun dengan cara pihak bank akan merealisasikan dana asuransi jiwa yang diperoleh yang diperuntukkan untuk pelunasan kredit. Menyikapi fakta tersebut diatas, maka seharusnya Pihak BRI Unit Peterongan lebih teliti dan cermat dalam melalukan analisis kredit, memproses permohonan kredit secara lebih cepat, Bank Indonesia perlu membuat suatu peraturan khusus yang mengatur tentang SK PNS sebagai jaminan kredit.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/123/051102338 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jun 2011 11:14 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110870 |
Preview |
Text
051102338.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |