Setianingrum, Radita (2011) Tindakan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Yang Berkedok Pemberantasan Dukun Santet : Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Anggapan bahwa ilmu santet tidak dapat dibuktikan secara hukum membuat masyarakat yang menanggap dirinya sebagai korban tidak melapor ke pihak yang berwenang dan memilih untuk main hakim sendiri yang berupa melakukan perusakan terhadap harta benda orang yang dituduh sebagai dukun santet. Perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta tidak sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan yuridis Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo terhadap tindak pidana perusakan yang berkedok pemberantasan dukun santet serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan tindakan yuridis tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan obyek penelitian seluruh anggota Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo. Anggota-anggota satuan reserse Polres Kabupaten Probolinggo yang bertugas melakukan penyidikan dijadikan sebagai sampel dari populasi tersebut dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, undang-undang, dan media elektronik. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dari hasil wawancara dan dievaluasi berdasarkan pasal 406, 407, serta pasal 412dan 170 KUHP, pasal 255 RUU KUHP, dan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa tindakan yuridis Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo terhadap tindak pidana perusakan yang berkedok pemberantasan dukun santet terdiri dari dua upaya yaitu tindakan preventif yang terdiri dari mengadakan penyuluhan, mencegah penyebaran isu santet, melakukan upaya deteksi dini, dan patrol; dan tindakan represif yang terdiri dari tindakan awal yang berupa olah TKP dan tindakan pelaksanaan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tindakan pelaksanaan selain berupa tindakan yuridis juga berupa tindakan mediasi penal berupa melaksanakan sumpah pemutus yang difasilitasi oleh badan koordinasi yang dibentuk oleh polisi, tokoh masyarakat, dan ulama setempat, sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Kendala aparat kepolisian dalam melakukan tindakan yuridis terhadap tindak pidana yang berkedok pemberantasan dukun santet adalah adanya keengganan masyarakat untuk melapor mengenai kasus perusakan yang berkaitan dengan isu santet, letak TKP yang jauh dari markas kepolisian, tidak ada masyarakat (saksi) yang mau memberikan keterangan, ruang tahanan yang kurang memadai untuk tempat tahanan, minimnya anggota kepolisian setingkat polsek, minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan kesehatan. Saran-saran dari penulisan skripsi ini antara lain aparat kepolisian dan tokoh masyarakat setempat memberikan penyuluhan secara intensif kepada mayarakat, masyarakat hendaknya mempertebal iman kepada Tuhan, serta memperbaiki hubungan antar masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/122/051102337 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jun 2011 14:19 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110869 |
Preview |
Text
051102337.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |