Tafrijiah, Nur Maulidyatut (2011) Peranan dan Kendala Visum Penggalian Jenazah (Exhumasi) terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan : Studi di Polres Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini membahas mengenai peranan dan kendala visum penggalian jenazah (exhumasi) terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan. Hal ini dilatar belakangi dari sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, yang berkenaan dengan penggunaan visum penggalian jenazah (exhumasi) pada proses pembuktian dipersidangan. Visum penggalian jenazah ini diatur dalam Pasal 135 KUHAP. Penggunaan visum ini dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak yang ada pada jenazah, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis sebagai pengganti barang bukti yang berupa jenazah dalam persidangan. Di wilayah kabupaten Malang pihak Polres Malang sebagai tempat penelitian, juga pernah menggunakan visum penggalian jenazah sebagai salah satu proses dari penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan dan mengetahui serta menemukan kendala visum penggalian jenazah dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, dengan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analitis. Adapun permasalahan yang diambil adalah: 1. Bagaimana peranan visum penggalian jenazah terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan?; 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh dokter forensik dan penyidik pada penggalian jenazah (exhumasi) dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan?. Berdasarkan hasil penelitian, proses penggunaan visum penggalian jenazah (exhumasi) dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Permintaan visum ini diajukan secara tertulis oleh Kapolres Kepanjen kepada Ahli Forensik untuk melakukan kewenangannya sebagai ahli dalam memeriksa jenazah. Hasil pemeriksaan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 187 huruf (c) KUHAP tentang alat bukti berupa surat. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik dan dokter ahli forensik dalam memperoleh visum antara lain, lambatnya kinerja pihak ahli forensik dalam menyusun hasil visum, kurangnya ketelitian pihak penyidik dalam menangani kasus, serta istilah-istilah medis atau kedokteran dalam uraian visum penggalian jenazah yang tidak dimengerti oleh hakim dan kesimpulan dari visum penggalian jenazah yang terlalu singkat sehingga kurang jelas dipahami oleh hakim. Mengingat peranan visum sebagai alat bukti surat sangat penting didalam persidangan, sebaiknya pemerintah mengatur visum et repertum dalam peraturan yang tertulis yang menyebutkan secara tegas bahwa visum et repertum sebagai alat bukti surat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/120/051102335 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jun 2011 14:03 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110867 |
Preview |
Text
051100876.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |