Rozi, M Fakhrur (2011) Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Meningkatkan Investasi Daerah : Studi Implementasi Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Ka. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Sementara itu perijinan sebagai pintu masuk investor untuk melakukan penanaman modal ke daerah yang harus segera dibenahi. Salah satu bentuk reformasi birokrasi ini ditunjukkan oleh Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pemerintah daerah percontohan unggulan di segi pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dibentuklah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan investasi daerah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena hal tersebut digunakan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis upaya dan hambatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi daerah setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh upaya BPPT Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi daerah adalah terbagi menjadi tiga segi. Segi regulasi yaitu segala regulasi yang berhubungan dengan investasi daerah dibutuhkan dan harus bisa mendukung lebih, dengan adanya peraturan daerah yang ramah investasi serta dimunculkannya kebijakan investasi dalam institusi tersebut. Segi kelembagaan yaitu peningkatan pelayanan, sosialisasi dan promosi, pengumpulan data potensi investasi daerah dan peningkatan sarana dan prasarana. Segi budaya hukum yaitu pelaksanakan dengan tepat tugas pejabat BPPT Kabupaten Sidoarjo dan kebijakan pelaksanaan perijinan dan penanaman modal yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk sistem tinjau lapangan. Hambatan peningkatan investasi tersebut juga terbagi menjadi tiga segi. Segi regulasi yaitu Sidoarjo belum memiliki beberapa peraturan daerah yang mendukung investasi. Segi kelembagaan yaitu kurangnya pengumpulan data potensi investasi daerah dan kurangnya tenaga kerja pelaksana. Segi budaya hukum yaitu kurangnya sosialisasi tentang pengurusan penanaman modal dan kepastian hukum dan kemudahan sistem pelayanan perijinan yang meningkat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Saran dari penelitian ini adalah adanya perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah dibidang peraturan daerah dan BPPT Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan pelayanan perijinan dan sistem informasi serta peran aktif masyarakat dan investor.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/119/051102334 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jun 2011 13:53 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110865 |
Preview |
Text
051102334.pdf Download (10MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |