Sukmawati, Yeni (2011) Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Perlindungan Konsumen terkait dengan Pelanggaran Pelabelan Produk Pangan dari Industri Kecil Menengah : Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dae. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas mengenai Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Perlindungan Konsumen terkait dengan Pelanggaran Pelabelan Produk Pangan dari Industri Kecil Menengah. Hal ini dilatarbelakangi terjadinya pelanggaran pelabelan produk pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha IKM di Kota Blitar sehingga perlindungan konsumen juga diabaikan. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah peran Disperindag dalam perlindungan konsumen terkait dengan pelanggaran pelabelan produk pangan dari IKM serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Disperindag dalam perlindungan konsumen terkait dengan pelanggaran pelabelan produk pangan dari IKM, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Disperindag dalam perlindungan konsumen terkait dengan pelanggaran pelabelan produk pangan dari Industri Kecil Menengah adalah: (1) melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai perlindungan konsumen khususnya mengenai pentingnya pelabelan pada produk pangan, (2) melakukan pembinaan, perlindungan dan pengawasan kepada seluruh pelaku usaha produk pangan IKM dan konsumen Kota Blitar, (3) memberi teguran atau peringatan kepada pelaku usaha produk pangan IKM Kota Blitar yang melakukan pelanggaran pelabelan produk pangan, (4) memberikan sanksi bagi pelanggar pelabelan produk pangan, (5) membuat pendekatan kebijakan, (6) menerima pengaduan masyarakat, (7) menyelesaikan sengketa konsumen, serta (8) sebagai pengusul dan pembentuk BPSK. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Disperindag dalam hal tersebut adalah: (1) kendala internal yang terdiri dari kendala mengenai sumber daya manusia dan terhambatnya anggaran untuk transportasi serta (2) kendala eksternal yang terdiri dari lemahnya aturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, perilaku pelaku usaha yang malas untuk mengikuti penyuluhan dan enggan melaksanakan peraturan pelabelan yang benar, perilaku konsumen yang malas untuk mengikuti penyuluhan dan ketidakhati-hatian konsumen dalam memilih produk, serta keberadaan LPKSM di Kota Blitar yang tidak jelas tujuannya. Namun untuk mengatasi kendala tersebut Disperindag melakukan upaya-upaya baik untuk mengatasi kendala internal maupun eksternal agar pelaksanaan perlindungan konsumen dapat berjalan semaksimal mungkin. Saran dalam penelitian ini adalah semua pihak baik Pemerintah, Pelaku Usaha, maupun Konsumen hendaknya berperan aktif dalam perlindungan konsumen khususnya mengenai pelabelan produk pangan dari IKM.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/117/051102332 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Jun 2011 08:53 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 06:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110863 |
Preview |
Text
051102333.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |