Pinjasari, Elsha (2011) Kendala-Kendala Dalam Implementasi Tugas Dan Wewenang Jaksa Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi : Studi di Kejaksaan Negeri Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia dan dilakukan oleh aparat yang berwenang. Lembaga kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dikemukakan disini adalah bagaimana implementasi tugas jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Blitar, kendala yang dihadapi jaksa dalam implementasi tugas jaksa untuk melakukan penyidikan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi tugas jaksa untuk melakukan penyidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Seluruh data dianalisa secara deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan kenyataan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Blitar belum berjalan dengan semestinya. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Blitar dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Kendala yang dihadapi kejaksaan yaitu kendala internal seperti, keterbatasan kuantitas dari jaksa penyidik di seksi pidana khusus, beban tugas yang berlebihan dari seksi pidana khusus, dana yang terbatas untuk operasionalisasi penyidikan dan kendala eksternal seperti Perumusan pasal tindak pidana korupsi yang terlalu samar, tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, ketergantungan Kejaksaan Negeri Blitar dalam penghitungan kerugian keuangan negara ditingkat penyidikan kepada lembaga lain (BPKP), luas wilayah hukum yang menjadi kewenangan dari Kejaksaan Negeri Blitar. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul adalah untuk mengatasi kendala internal maka pihak kejaksaan meminta penambahan jaksa penyidik ke Kejaksaan Agung, mengupayakan untuk memisahkan tugas kasi pidana umum dan kasi pidana khusus, serta minta ke Kejaksaan Agung supaya anggaran ditambah. Terhadap kendala eksternal perlu diadakan koordinasi dengan institusi terkait untuk membantu dalam melakukan penyidikan dan juga diperlukan bantuan Kejaksaan Agung untuk memperoleh ijin dalam pemeriksaan pejabat pemerintah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, meningkatkan komunikasi dengan pihak BPKP, serta penambahan personil jaksa. Kesimpulannya masih banyak yang harus diperbaiki demi terlaksananya penyidikan tindak pidana korupsi secara optimal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2011/106/051102094 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 14 Jun 2011 10:34 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 02:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110851 |
Preview |
Text
051102094.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |