Yudanto, Edo (2010) Kedudukan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan : Kajian Yuridis Normatif. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengambil judul : KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN (KAJIAN YURIDIS NORMATIF) dengan latar belakang bahwa Terdapat suatu fakta bahwa Bank di Indonesia saat ini belum dapat menjangkau segala kelompok usaha dan masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro berkembang menjadi salah satu jalan keluar yang diyakini dapat menanggulangi keterbatasan Lembaga Keuangan Bank, yang mana salah satu jenisnya adalah Baitul Maal wat Tamwil. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang menaungi BMT. Mengingat bahwa BMT dalam aspek komersial melakukan fungsi Intermediasi layaknya Bank, maka berisiko melanggar pasal 16 Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pengelolaan dana yang sangat besar menimbulkan risiko dampak yang sangat besar terutama tanggung jawab terhadap pengelolaan dana. Guna mengetahui bagaimanakah kedudukan Hukum Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga intermediasi keuangan serta bagaimanakah tanggung jawab Baitul Maal wat Tamwil dalam hal pelaksanaan kegiatan penarikan dana dan penyaluran dana masyarakat sebagai akibat dari kedudukan hukumnya tersebut maka metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif yaitu berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas – asas atau dasar falsafah dari perundang – undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. jenis dan sumber data terdiri dari bahan primer, sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik deduktif. Teknik analisa data menggunakan metode mensistematisasikan bahan-bahan hukum berdasarkan kategori-kategori tertentu dengan metode deduksi dan dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian memperoleh atas pertanyaan yg ada, bahwa dalam Hukum Islam dikenal sejenis lembaga yang disebut dengan syirkah. Jenis prinsip syirkah yang sesuai dengan karakteristik Koperasi adalah Syirkah Mufawadah, namun prinsip syirkah mufawadah tidak seluruhnya sesuai dengan Badan Hukum Koperasi yang digunakan BMT sebagai Payung hukum, hal ini dapat dilihat dari masih adanya (i) unsur Riba dalam operasional Koperasi dan (ii) tidak dapat tercapainya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat karena kegiatan koperasi hanya terbatas pada anggotanya. Sehingga telah terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan BMT sebagai lembaga Intermediasi keuangan. Didasarkan atas ketentuan pasal 29 UUD 1945 bahwa walaupun dalam hukum nasional BMT tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah badan hukum yang mana menimbulkan akibat akibat tertentu, namun beroperasi dan eksistensinya tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar Konstitusional Negara Indonesia. Islam mengatur prinsip tanggung jawab yang pada pokoknya, siapa yang berbuat dialah yang harus menanggung akibatnya. Berdasarkan prinsip tersebut, BMT harus bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang muncul, namun pengurus tetap bertanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat kesalahannya. Berdasarkan hukum Nasional, mengenai tanggung jawab harus mengacu pada ketentuan ketentuan umum Pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan sebagai dasar dikenakannya tanggung jawab tiap tiap subyek hukum yang melakukan kesalahan serta Pasal 1367 KUH Perdata digunakan sebagai dasar dikenakannya tanggung jawab Majikan (pimpinan) atas apa yang dilakukan buruhnya (karyawan).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/66/051001072 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 16 Apr 2010 09:05 |
| Last Modified: | 25 Mar 2022 01:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110827 |
Preview |
Text
051001072.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |