Rofikasari, Rizqi Luthfia (2010) Kendala Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Narkotika : studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Kendala Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Lapas juga menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap narapidana berdasarkan PP No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, salah satunya adalah hak Asimilasi yaitu hak narapidana yang bertujuan agar narapidana dapat berbaur kembali ditengah-tengah masyarakat, begitu juga narapidana narkotika. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui tentang dasar pertimbangan Lapas sehingga Asimilasi tidak diberikan terhadap narapidana narkotika, kendala yang terjadi apabila Asimilasi diberikan, serta upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang perihal Asimilasi yang tidak dapat diberikan tersebut. Agar penulisan ini mendapatkan hasil yang optimal, penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang, dengan pertimbangan bahwa Lapas tersebut mayoritas narapidananya terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, maka pengumpulan datadatanya tidak hanya dengan data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perUndang-undangan mengenai Asimilasi, tetapi juga data primer yang dilakukan dengan wawancara terbuka dengan pihak Lapas yang memberikan pertimbangan bahwa Asimilasi tidak dapa diberikan terhadap narapidana narkotika dan juga wawancara lisan terhadap narapidana narkotika yang ditentukan dengan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Pelaksanaan Asimilasi tidak dapat diberikan terhadap narapidana narkotika di Lapas, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 menjadi PP No. 28 Tahun 2006, kekhawatiran pihak Lapas apabila narapidana akan menyalahgunakan narkotika lagi, adanya kekhawatiran pihak Lapas bahwa narapidana akan mengalami kehamilan sehingga mengakibatkan penyebaran HIV/AIDS, persyaratan administratif yang belum bisa terpenuhi, kurangnya pengetahuan narapidana narkotika mengenai Asimilasi. Selain hal itu Pembebasan Bersyarat merupakan suatu upaya dari Petugas Lapas untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam mewujudkan hak narapidana narkotika yaitu sebagai pengganti dari Asimilasi yang tidak didapat oleh narapidana narkotika. Pembebasan Bersyarat dilaksanakan setelah narapidana menjalani 2/3 dari masa pidananya dan telah berkelakuan baik. Adanya persyaratan yang sama antara hak Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat serta kendala yang terjadi ketika Asimilasi dilaksanakan oleh narapidana narkotika merupakan bahan pertimbangan bagi pihak Lapas mengapa tidak memberikan Asimilasi terhadap narapidana narkotika.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/58/051000908 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 08 Apr 2010 10:19 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 06:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110819 |
Preview |
Text
051000908.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |