AininInsyah, Putri (2010) Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan, mekanisme penanganan perkara sebelum dilakukan penyidikan, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan ini. Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun tanpa penanganan dan pemeliharaan yang tepat, maka lingkungan hidup kita akan semakin terancam keberadaannya. Contoh nyata adalah global warming, dan penyebab terbesar terjadinya percepatan global warming adalah industri yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu walaupun industri merupakan salah satu lahan bisnis yang menguntungkan, dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, tetapi industri juga harus dapat menjaga keseimbangan lingkungan hidup dimana lokasi industri itu berada karena kaitannya dengan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi industri harus ramah terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan khususnya dibidang penyidikan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah hukum kepolisian resor Gresik. 3) Kendala kepolisian dalam penyidikan perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah hukum kepolisian resor Gresik. Dari kenyataan di lapangan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Peran kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan sangat kompleks dan memerlukan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup. 2) Mekanisme penanganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan sangat berbelit-belit. Oleh karena adanya asas subsidiaritas maka penanganan tindak pidana lingkungan hidup ini tidak dapat langsung dilakukan dengan hukum pidana, melainkan harus melewati birokrasi yang memakan waktu lama, antara lain hukum administrasi, hukum perdata, mediasi, kemudian hukum pidana. Lamanya proses penanganan ini sebenarnya salah satu faktor tidak selesainya suatu perkara dengan baik. 3) kendala terbesar dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup adalah biaya yang terbatas, industri nakal yang membuang limbah secara diam-diam saat petugas lengah, kurangnya pengetahuan penyidik mengenai tindak pidana lingkungan hidup, belum ada kesepahaman antar penegak hukum, dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap lingkungan. Saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini: 1) petugas penyidik wajib diberikan pembekalan dan keahlian khusus tentang tindak pidana lingkungan hidup, 2) hapuskan asas subsidiaritas sehingga hukum pidana akan dikedepankan dan dengan demikian tidak perlu birokrasi dan proses yang panjang dan bertele-tele dalam menyelesaikan kasus tindak pidana lingkungan hidup.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/51/051000830 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 14 Apr 2010 14:12 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 06:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110812 |
Preview |
Text
051000830.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |