Ati, Endra Puspita (2010) Kedudukan Konsumen Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen : studi pada Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mandala Multifinance Cabang Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kedudukan konsumen wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini dilatar belakangi dengan maraknya perkembangan perusahaan pembiayaan sebagai lembaga pembiayaan yang menarik bagi konsumen untuk memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang yang pada umumnya sepeda motor dengan mudah dan proses yang cepat. Mengakibatkan adanya perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak perusahaan. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah kedudukan konsumen yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dan bagaimana sebenarnya perlindungan hukum bagi konsumen yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen baik yang tidak membayar angsuran sama sekali atau terlambat membayar angsuran. Jenis penelitian dalam sripsi ini yaitu, yuridis normatif dengan melakukan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang terkait tentang perjanjian pembiayaan konsumen. Serta mempergunakan pendekatan kasus (case approach), untuk memperjelas permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara pihak konsumen (debitur) dan pihak perusahaan (kreditur). Karena pihak perusahaan telah menetapkan aturan dalam standar kontrak terlebih dahulu jika konsumen melakukan wanprestasi sesuai dengan kehendak perusahaan yang merugikan pihak konsumen. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata. Terbukti dengan adanya ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menyatakan bahwa bila konsumen melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka perusahaan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak penarikan barang akan menjual barang tersebut menurut cara dan ketentuan perusahaan. Secara normatif, ketentuan di dalam undang-undang telah melindungi konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 butir (e) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tetapi karena standar kontrak pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam kenyataannya telah melanggar pasal tersebut, maka konsumen yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen menjadi tidak terlindungi. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya campur tangan dari pemerintah untuk mengamandemen Undang-undang Perlindungan Konsumen agar mencantumkan pasal-pasal mengenai kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengawasi standar kontrak yang berupa perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen agar tidak merugikan pihak konsumen. Serta dalam perjanjian pembiayaan tersebut seharusnya terdapat pembedaan antara konsumen wanprestasi yang tidak membayar angsuran sama sekali dan konsumen wanprestasi yang terlambat melakukan angsuran, sehingga antara kedua macam konsumen yang wanprestasi tersebut mempunyai sanksi yang berbeda tidak disetarakan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/38/051000817 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 13 Apr 2010 10:31 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 04:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110797 |
Preview |
Text
051000817.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |