Hasan, Fatchan Himami (2013) Pelaksanaan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi (Studi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa Pelaksanaan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi, mengetahui dan menganalisa permasalahan yang timbul dari Pelaksanaan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi dan menganalisa dan mengkaji serta menemukan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari Pelaksanaan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum dalam hal ini pelaksanaan pouvoir discretionnaire dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan asas good governance di Kabupaten Banyuwangi. Sosiologis mengandung arti bahwa kegiatan tersebut dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dimasyrakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah, kemudian identifikasi masalah (problem-identification), dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah (problem-solution). Dari pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa Pelaksanaan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi adalah kebebasan bertindak yang dapat dilakukan oleh pejabat administrasi dalam hal menentukan kebijakan yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat, permasalahan yang timbul dari Pelaksanaan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi adalah timbulnya konflik sosial didalam masyarakat Banyuwangi dan tidak terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance), solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari Pelaksanaan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Banyuwangi adalah perlindungan hukum administrasi, perlindungan hukum preventiv, perlindungan hukum represif, Penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan reformasi birokrasi guna mewujudkan Good Governance. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah Agar segera dilakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan Good Governance., penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai dasar dan atau landasan untuk melakukan pouvoir discretionnairedan dan Agar Pejabat atau badan tata usaha negara dalam melakukan pouvoir discretionnaire tidak terpengaruh pada kepentingan-kepentingan di luar hukum.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/313/051205780 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 30 May 2013 10:07 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 04:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110791 |
Preview |
Text
SAMPUL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR_PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
abstrak.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
HALAMAN_PERSEMBAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |