Christanto, Yesa Dwi (2011) Implementasi pasal 21 uu no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap harta debitur di luar negeri dikaitkan dengan Prinsip Juridiction negara lain : studi Pengadilan Niaga Surabaya dan Balai Harta Pe. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kepailitan merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam dunia perdagangan, kepailitan bias terjadi masalah ketika kepailitan tersebut menembus batas negara, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis penerapan pasal 21 UU Kepailitan terhadap harta debitur pailit di luar negeri, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan Pasal 21 UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap harta debitur di luar negeri, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan Pasal 21 UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap harta debitur di luar negeri Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris serta pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 tersebut, secara formil putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitur, baik harta debitur yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Dengan demikian terhadap harta debitur yang berada di luar negeri Indonesia menganut asas atau prinsip universalitas. Walaupun secara formil putusan pengadilan niaga meliputi seluruh harta debitur baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, namun secara materiil pelaksanaannya akan mengalami kesulita. Dalam melaksanakan pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mendapatkan beberapa factor hambatan, faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakannya Pasal 21 UU no. 37 Tahun 20004 Tentang Kepailitan dan PKPU, adapun faktor-faktor penghambat tersebut antara lain Yuridiksi Negara lain, Reciprocity atau melakukan perjanjian dengan Negara lain, dan biaya kurator asing yang bisa membantu dalam pengeksekusian harta pailit , terbilang mahal.Adapun upaya-upaya yang dilakukan kurator adalah dengan mengkaji ulang pasal-pasal dalam Undang-undang Kepailitan 2004 yang isinya juga menawarkan solusi yaitu dalam pasal 213 dan pasal 214 serta meminta bantuan panitia kreditur.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/308/051102685 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 08 Sep 2011 10:19 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 03:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110786 |
Preview |
Text
051102685.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |