Nuzulya, Euis Erica (2011) Pelaksanaan Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dalam Pembatasan Penyelesaian Kredit Macet Bank Pemerintah Melalui PUPN/DJKN : Studi di Kantor Wilayah X. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keberadaan pasal II PP No. 33 tahun 2006 berakibat pembatasan pengertian mengenai piutang negara dan piutang perusahaan negara sehingga membatasi pula pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui PUPN/DJKN. Sebagai upaya memberikan keleluasaan bagi Perusahaan Negara/Daerah (Bank Milik Pemerintah) dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengurusan piutang yang bersangkutan dipandang perlu untuk membentuk pasal II PP No. 33 tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pasal II PP No.33 Tahun 2006 terhadap penyelesaian kredit macet bank pemerintah, faktor penghambat dan pendukung pada PUPN/DJKN dalam pelaksanakan pasal II PP No. 33 Tahun 2006, upaya apa saja yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pasal II PP No. 33 Tahun 2006. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara GKN II Surabaya. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, serta dengan melakukan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Pelaksanaan pasal II PP No. 33 Tahun 2006 diwujudkan dengan 2 hal yaitu (i) untuk kasus baru setelah PP No. 33 Tahun 2006, akan ditangani sendiri berdasarkan kebijakan keputusan RUPS bank pemerintah sebagai piutang perusahaan negara, (ii) untuk kasus lama yang terlanjur masuk ke PUPN/DJKN akan tetap menggunakan aturan pada PP No. 14 Tahun 2005 dan UU No.49 Prp 1960 sebagai piutang negara. Faktor penghambat dan pendukung PUPN/DJKN melaksanakan PP No. 33 Tahun 2006 dapat berasal dari internal dan eksternal PUPN/DJKN yang meliputi peraturan peraturan hukumnya, keadaan objek jaminan, kebijakan, dan termasuk juga para pihak terkait dalam kredit bermasalah dan macet. Upaya yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasi hambatannya yang bertujuan untuk menuntaskan kasus outstanding dengan masih mengusahakan upaya non litigasi/litigasi dan non eksekusi/eksekusi, pemetaan terhadap kasus kredit macet, dan upaya akhir dengan penghapusan piutang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/289/051100255 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 01 Feb 2011 10:41 |
| Last Modified: | 23 Mar 2022 01:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110765 |
Preview |
Text
051100255.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |