Wahyudi, Septa Kurnia (2010) Upaya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satpol PP Kota Malang dalam Penertiban Pemondokan yang Tidak Memiliki Ijin Usaha Pemondokan di Kota Malang Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Setiap usaha pemondokan yang ada di Kota Malang harus mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang No 6 TAHUN 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Hal ini dimaksudkan Agar Pemerintah Daerah Kota Malang dapat memberikan pemondokan yanag layak, tertib, dan aman bagi para pemondok serta mengawasi usaha pemondokan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, setiap pemilik usaha pemondokan harus memenuhi persyaratan Administratif yang sudah dituangkan dalam Perda nomor 6 tahun 2006. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu dan Satpol PP kota Malang dalam penertiban usaha pemondokan yang tidak memiliki ijin di Kota Malang.Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu dan Satpol PP kota Malang dalam penertiban usaha pemondokan yang tidak memiliki ijin di Kota Malang. untuk mengetahui Jawaban dari pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis,penelitian dilakukan di Kota Malang dengan penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Malang ,serta kantor Satpol PP Kota Malang. jenis dan sumber data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan dan data sekunder berasal dari study kepustakaan,Responden terdiri dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ,Kepala Satpol PP,Analisa data dengan menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa yang berwenang melaksanakan penertiban terhadap usaha pemondokan disini adalah Satpol PP, Badan Pelayanan Perijinan terpadu hanya berwenang untuk mengurus perijinannya tersebut.Dan Satpol PP kota Malang telah melakukan berbagai Upaya dalam penertiban pemondokan yang tidak memiliki Ijin Usaha Pemondokan tersebut,Upaya tersebut ada macam yakni preventif, yaitu dengan Melakukan patroli dan pengawasan tramtibum dan penegakan peraturan daerah serta keputusan walikota dan upaya represif, yakni antara lain dengan pemanggilan, pemeriksaan, penyidikan, dan Pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk diajukan di Sidang Tipiring,Hambatan dalam upaya penretiban usaha pemondokan ini ada 2 yakni hambatan dari internal dan eksternal Satpol PP ,hambatan eksternal seperti Kurangnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok Satpol PP,Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.dan keberanian pelanggar perda melanggar petugas. Sedang untuk hambatan internal antara a lain kualitas SDM yang ada masih kurang, latar belakang pendidikan yang kurang oleh personil Satpol PP sehingga belum mampu memahami tugas dan fungsi pokok lembaganya, dan seringnya mutasi personil sehingga pembinaan kurang maksimal Dan adapun saran dari penulis dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada antara lain Pihak Pemerintah Daerah harus lebih mensosialisasikan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan khususnya terkait dengan Ijin Usaha Pemondokan, intensitas sidak terhadap usaha pemondokan ditingkatkan, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada personil Satpol PP untuk meningkatkan kinerja, dan Pemerintah Daerah dalam memproduksi peraturan daerah harus sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/265/051003717 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 21 Dec 2010 10:16 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 08:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110743 |
Preview |
Text
051003717.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |