Status Hukum Kegiatan Komersialisasi Ruang Angkasa Oleh Virgin Galactic Berdasarkan Space Treaty 1967

Purisza, Alfian (2010) Status Hukum Kegiatan Komersialisasi Ruang Angkasa Oleh Virgin Galactic Berdasarkan Space Treaty 1967. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai status hukum kegiatan komersial di ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta Virgin Galactic berdasarkan Space Treaty 1967. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan kegiatan ruang angkasa yang bersifat komersial yang pada awalnya kegiatan ruang angkasa hanya dilakukan oleh negara, salah satu dari perusahaan swasta tersebut adalah perusahaan Virgin Galactic. Permasalahan yang akan penulis angkat dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana status hukum kegiatan komersialisasi ruang angkasa yang dilakukan oleh Virgin Galactic berdasarkan Space Treaty 1967. Serta permasalahan kedua adalah bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana status hukum kegiatan komersialisasi ruang angkasa yang dilakukan oleh Virgin Galactic dan bagaimana pertanggung jawabannya yang meliputi ganti kerugian akibat dampak kegiatan ruang angkasa dan pertanggungjawaban secara internasional. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang undang (Statuta Approach). Bahan hukum dibedakan menjadi Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran studi dokumentasi dan kepustakaan serta penelusuran melalui internet. Status Hukum perusahaan swasta Virgin Galactic dalam melakukan kegiatannya di ruang angkasa mengikuti status hukum dari negara Amerika Serikat karena perusahaan Virgin Galactic berada dibawah naungan kedaulatan negara Amerika Serikat. Sedangkan pertanggungjawaban internasional lembaga swasta yang mengadakan kegiatan di ruang angkasa diwakilkan oleh negara yang berdaulat atas lembaga swasta tersebut secara vicarious liability. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa berinisiatif untuk membuat pengaturan yang lebih khusus dalam pemakaian ruang angkasa yang semakin maju dan berkembang, dikarenakan Space Treaty 1967 hanya berisikan asas-asas yang umum dalam pemakaian ruang angkasa

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2010/251/051003597
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 21 Dec 2010 08:49
Last Modified: 21 Mar 2022 07:31
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110729
[thumbnail of 051003597.pdf]
Preview
Text
051003597.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item