Purnamasari, Dara (2010) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Perkosaan : studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Perkosaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media massa pada akhir-akhir ini yang banyak diwarnai dengan berita mengenai kejahatan kesusilaan berupa perkosaan. Perkosaan tersebut menyebabkan para korban menderita secara psikologis dan tak sedikit pula yang mengalami penderitaan secara fisik dan korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Kenyataannya keberadaan korban perkosaan ini tetap saja mengkhawatirkan. Korban perkosaan tersebut menjadi korban ganda, yaitu pada satu sisi korban mengalami kekerasan fisik, kehilangan kehormatannya sebagai wanita dan di sisi lain korban mendapat pandangan dan perlakuan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Dalam upaya mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya putusan serta kedudukan korban dalam dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana perkosaan, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang dipilih karena pengadilan tersebut pada tahun 2009 menangani tindak perkosaan sebanyak 13 kasus. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa ada hal tertentu di luar ketentuan hukum yang menjadi pertimbangan untuk memperingan atau memperberat putusan pada tindak pidana perkosaan. Hal yang memperingan putusan ialah sikap terus terang dalam persidangan, adanya rasa penyesalan, pelaku (dalam hal rumah tangga) kurang mendapatkan pemuasan nafsu biologis akibat ditinggal istri bekerja di luar negeri, adanya campur tangan korban yang mengakibatkan terjadi tindak perkosaan, sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum dan pelaku adalah tulang punggung keluarga. Sedangkan yang memperberat putusan ialah tak ada iktikad baik dari pelaku untuk meminta maaf/bertanggungjawab pada korban, korban perkosaan masih di bawah umur, korban perkosaan mengalami gangguan psikologi berat, ada perbuatan tindak pidana lain di samping tindak perkosaan, perbuatan tersebut membahayakan nyawa dan tubuh seseorang, tidak menghormati persidangan, merupakan residivis, berbelit-belit saat memberi keterangan di persidangan dan perbuatannya meresahkan masyarakat. Bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Para pihak terkait dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung hanya memfokuskan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap pelaku. Pelaksanaan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perkosaan, dalam praktek medudukan korban tindak pidana perkosaan ini di dalam proses peradilan pidana masih tidak seimbang, jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana itu sendiri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/243/051003479 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Nov 2010 09:42 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 07:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110720 |
Preview |
Text
051003479.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |