Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan KTP Peraturan Walikota Malang No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Lingkung

Yidisalam, Fitria (2010) Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan KTP Peraturan Walikota Malang No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Lingkung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dalam pembuatan KTP yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang kepada warganya. Hal ini dilatarbelakangi oleh fungsi dan manfaat dari KTP yang memiliki banyak kegunaan untuk kehidupan kita sehari-hari serta KTP merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat atau dibahas, yaitu : 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan apa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Malang No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. 2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh warga Kota Malang dalam pembuatan KTP dan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam menanggulangi kendala tersebut. Hal ini bertujuan untuk menganalisa apakah prosedur pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menemukan dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh warga Kota Malang dan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam menanggulangi kendala tersebut. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP oleh Dispendukcapil Kota Malang kepada warganya, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan sampel yaitu 7 (tujuh) warga kota malang dari 5 (lima) kecamatan dan kepala Bidang Kependudukan, Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan dan Bagian Umum / Tata Usaha Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Kemudian seluruh data yang penulis peroleh dianalisa secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosedur pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Malang No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, namun dalam pelayanan publiknya masih kurang memuaskan. Banyaknya kendala yang dirasakan oleh warga kota Malang dalam pembuatan KTP dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang saat ini sedang merencanakan akan mengembalikan kembali proses pembuatan KTP baru/perpanjangan/hilang pada masing-masing kecamatan. Disamping itu, hendaknya dilakukan perbaikan dalam penyediaan sarana dan prasarana, memberikan pelatihan dan memberikan sanksi kepada pegawainya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlu adanya kesadaran dari warga kota Malang terkait kewajiban memiliki KTP.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2010/236/051003423
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 15 Nov 2010 09:24
Last Modified: 21 Mar 2022 06:53
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110714
[thumbnail of 051003423.pdf]
Preview
Text
051003423.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item