Fitri, Mega Soraya (2010) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PDAM Akibat Kerusakan Teknis Distribusi Air Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Studi di PDAM Kota Lumajang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Air merupakan komponen yang sangat dibutuhkan manusia. Karena keberadaannya yang begitu penting, maka dalam pengolahan dan pendistribusian air diatur oleh pemerintah. Sebagai instansi yang berwenang, PDAM Kota Lumajang harus memnuhi kebutuhan konsumen kota Lumajang, tetapi dengan beberapa permasalahan teknis menyebabkan distribusi tidak berjalan lancar. Terkait dengan adanya perlindungan konsumen yang diberikan pemerintah dengan terbentuknya UUPK, dapat membuat pelaku usaha dan konsumen mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ada dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen PDAM akibat kerusakan teknis distribusi air berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dari PDAM kota Lumajang? ( 2 ) Apa saja hambatan dan upaya dari PDAM Kota Lumajang untuk mengatasi permasalahan konsumen PDAM akibat kerusakan teknis distribusi air berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Lumajang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, penyebab PDAM tidak bisa mendistribusikan air bersih secara optimal adalah karena kerusakan teknis, seperti kerusakan pada alat, yaitu bocor dan kebakaran pada alat, kerusakan Aspompa, panel listrik, dan water meter. bentuk tanggung jawab PDAM dalam hal ini adalah melakukan pemberitahuan sehari sebelumnya melalui media elektronik,memberikan bantuan air dengan mobil tangki DAM,memperbaiki segera alat-alat yang rusak. Hambatan yang dialami pihak PDAM adalah, kelalaian dalam menjaga dan merawat alat distribusi, waktu yang terlalu lama dalam perbaikan alat-alat distribusi yang rusak, mesin-mesin distribusi yang kurang memenuhi standart, kurangnya dana, tidak ada lembaga swadaya di Lumajang. Upaya yang dilakukan PDAM adalah memperbaiki segera dengan jenis pelayanan baru serta efisien, membuat solusi penanganan lainnya pabila terjadi kebocoran, membuat suatu proposal pengajuan bantuan untuk hambatan-hambatan PDAM dan menerima saran dari konsumen untuk kemajuan bersama. Menyikapi hal tersebut perlu kiranya dibangun suatu lembaga konsumen yang dapat menampung aspirasi masyarakat terhadap pelaku usaha dan peran pemerintah yang pro aktif dalam melindungi konsumen agar tujuan perlindungan konsumen yang termuat dalam UUPK dapat tercapai.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/208/051003078 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Nov 2010 09:11 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 04:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110685 |
Preview |
Text
051003078.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |