Palupi, Gita Widya (2010) Kajian Yuridis terhadap Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi Untuk Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Anak di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membahas mengenai Kajian Yuridis terhadap Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi Untuk Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Anak di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang kerap kali menjadi tujuan bagi para pengungsi. Diantara pengungsi yang datang tersebut, maka dapat dijumpai Pengungsi Anak (Children Refugee). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia mengakui adanya kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lain untuk memberikan perlindungan kepada Pengungsi Anak (Children Refugee) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter. Dalam ranah hukum internasional, ketentuan yang memiliki keterkaitan erat dengan pengungsi dan Pengungsi Anak (Children Refugee) adalah Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 (Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees). Namun, pemerintah Indonesia belum menjadi Negara Pihak (party) dari Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 tersebut. Guna mengetahui ketentuan mengenai perlindungan hukum atas Hak-Hak Dasar Anak kepada Pengungsi Anak (Children Refugee) yang diberikan oleh Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan kesesuaian ketentuan perlindungan hukum atas Hak-Hak Dasar Anak kepada Pengungsi Anak (Children Refugee) antara Konvensi Tahun 1951 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan statuta (statuta approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dan diolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut adalah teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisa menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Berdasarkan hasil analisa, Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 memuat ketentuan yang lebih mendetail mengenai perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Dasar Anak yang harus diberikan kepada Pengungsi Anak (Children Refugee). Penulis juga menemukan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dari para pengungsi dan Pengungsi Anak (Children Refugee) yang mencari perlindungan dan keselamatan diri ke Indonesia, namun upaya yang dilakukan oleh Indonesia tersebut belum memadai sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951. Menyikapi hal tersebut, maka perlu kiranya pemerintah Indonesia segera mengambil langkah untuk menjadi Negara Pihak (party) dari Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 (Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/198/051003068 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 23 Nov 2010 11:05 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 04:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110675 |
Preview |
Text
051003068.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |