Irmaningtyas, Churun (2010) Efektivitas Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Mediasi adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Landasan formil pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan bertitik tolak dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung (MA) memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Semula mediasi diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dalam PERMA No. 2 Tahun 2003. Namun, pada kenyataannya PERMA tersebut tidak berjalan efektif. Akhirnya MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Kesempurnaan itu terletak pada Pasal 2 ayat (3) yang dalam implementasinya apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan akan menjadi batal demi hukum. Sebagai salah satu aturan hukum, di dalam implementasinya ada faktor-faktor yang mendukung sehingga mempengaruhi efektivitas penegakannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang dan hambatan implementasi serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam implementasinya di Pengadilan Agama Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun mengenai analisis data, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni menggambarkan dan mengkaji hasil pembahasan dari persoalan-persoalan mengenai implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, hambatan dan upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 efektif dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang dengan didukung oleh faktorfaktor, pertama, adanya sanksi yang tegas yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (3) tersebut. Kedua, hakim mediator yang berpengalaman dan ketiga, masyarakat pencari keadilan yang berpendidikan. Hambatan dalam implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat awam kurang memahami arti pentingnya mediasi dan besarnya manfaat yang diperoleh. Upaya penyelesaiannya adalah pada saat sebelum dimulainya sidang, ketua majelis hakim menjelaskan tentang mediasi terlebih dahulu dan tentang sanksi kalau perkara tidak melalui jalur mediasi. Selain kurangnya sosialisasi, belum adanya ruangan khusus untuk mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang termasuk ke dalam hambatan implementasi Pasal 2 ayat(3), akan tetapi hal ini tidak begitu mempengaruhi karena dalam kenyataannya mediasi tetap bisa dilaksanakan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2010/12/051000498 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 14 Apr 2010 10:45 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 02:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110639 |
Preview |
Text
051000498.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |