Barlian, Anastasha (2009) Optimalisasi peran kecamatan dalam Sektor Pelayanan Publik mengenai regristrasi pertanian dalam konteks Otonomi Daerah UU 32 tahun 2004 : studi di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kehadiran Undang undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi melalui Undang undang nomor 32 tahun 2004 membawa perubahan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah mengubah secara mendasar praktek praktek pemerintahan. Salah satu perubahan paradigmanya adalah menyangkut kedudukan, tugas dan kewenangan Camat. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengubah bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personil, pemenuhan serta kebutuhan logistik serta akuntabilitasnya. Perubahan pengertian Kecamatan sebagaimana dikemukakan diatas membawa konsekuensi pada perubahan kedudukan Camat sebagai pimpinan organisasi kecamatan. Apabila dahulu Camat adalah kepala wilayah, yang memiliki kekuasaan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan. Padamasa sekarang,Camat buka lagi penguasa wilayah, melainkan Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu. Registrasi pertanahan adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjamin kepastian hukum atas sebuah bidang tanah. Dan Kecamatan merupakan salah satu pihak yang mengurusi segala macam registrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendapatkan kepastian hukum itu, sebelum diteruskan ke Dinas Pertanahan Nasional kota Malang. Kecamatan itu sendiri telah mendapat hak dan wewenang dalam penyelenggaraan registrasi pertanahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 322 Tahun 2001 di bidang Pemerintahan dan salah satunya adalah kewenangan dalam bidang registrasi pertanahan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian optimalisasi, pelayanan publik, resgirtrasi pertanahan, kendala dan upaya mengatasinya sesuai dengan data dan fakta yang penulis dapatkan di lapangan. Pembahasan penelitian ini mencakup tentang Gambaran Umum Tentang Kantor Kecamatan Blimbing, serta kendala yang dihadapi dalam kasus registrasi pertanahan yang terjadi di Kantor Kecmaatan Blimbing serta upaya pihak Kantor Kecamatan Blimbing dalam mengatasi masalah masalah yang terjadi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/84/050901079 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Apr 2009 10:57 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 02:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110617 |
Preview |
Text
050901079.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |