Ashri, Adina Nur (2009) Penegakan Hukum Pasal 21, Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Melindungi Keanekaragaman Hayati : studi di Taman. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan fakta bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari fauna, flora dan gejala alam, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup yang keberadaannya tidak dapat diganti. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 40 ayat (2) dan (4) sebagai peraturan yang melindungi keanekaragaman hayati mendapatkan beberapa hambatan dalam proses penegakannya di Taman Nasional Meru Betiri.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian,penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa penegakan hukum Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana faktor yang dominan adalah kondisi sosial dan perekonomian masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri, keterbatasan sarana penegakan hukum dan dana. Kendala-kendala bagi petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum dalam upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Taman Nasional Meru Betiri adalah wilayah yang sangat luas dan pengamanan yang kurang, putusan pengadilan yang dinilai kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, kurangnya tenaga penyidik, penegak hukum yang dinilai kurang memahami konservasi, ketentuan dari kejaksaan bahwa penyitaan sebaiknya disertai dengan BPKB dan STNK, kesulitan meyakinkan bahwa barang bukti berada di dalam kawasan, perlunya uji laboratorium untuk membuktikan daging fauna yang telah berada di luar kawasan sedangkan upaya petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum untuk mengeliminasi kendala tersebut adalah adalah penambahan tenaga pengamanan dan penyidik, penyuluhan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, pemeliharaan dan penjagaan habitat maupun ekosistem satwa, koordinasi yang baik antara petugas Taman Nasional Meru Betiri dengan pihak kepolisian, pembinaan bagi petugas Taman Nasional Meru Betiri, melakukan penyidikan dengan bantuan para ahli, kedisiplinan dari para petugas Taman Nasional Meru Betiri, memberdayakan pos pengamanan yang berada paling dekat dengan kawasan, patroli rutin yang dilakukan polisi hutan. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya dilakukan penambahan jumlah dan kualitas petugas Taman Nasional Meru Betiri terutama pada jabatan fungsional seperti Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Hutan dan Pentidik Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengamanan dan penanganan kasus serta dilakukan pembinaan maupun penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih jelas, sehingga masyarakat lebih mengetahui wilayah yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dengan daerah rehabilitasi yang disediakan oleh Taman Nasional Meru Betiri bagi masyarakat untuk dimanfaatkan sehingga jelas batas-batasnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/77/050901024 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 08 Apr 2009 09:29 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 01:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110611 |
Preview |
Text
050901024.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |