Abadi, Yusuf Kurniawan (2009) Analisis Kontrak Baku Antara P.T. Telkom Indonesia dengan Konsumen Jasa Telekomunikasi tentang Perubahan Jaringan Akses Penggantian Telepon Kabel Menjadi FlexiHome : studi Normatif tentang Perlindung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini membahas mengenai Analisis Kontrak Baku Antara P.T. Telkom Indonesia dengan Konsumen Jasa Telekomunikasi tentang Perubahan Jaringan Akses Penggantian Telepon Kabel Menjadi FlexiHome. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya penggantian dari telepon kabel ke FlexiHome yaitu yang semula pelanggan memakai telepon kabel kemudian diganti menjadi FlexiHome. Adanya penggantian ini nantinya dikhawatirkan pelanggan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perubahan jaringan akses ini. Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana kontrak baku antara P.T. Telkom dengan Konsumen Jasa Telekomunikasi tentang perubahan jaringan akses berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa telekomunikasi jika mengalami kerugian dengan adanya perubahan jaringan akses tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan penelitian Statuta Approach (pendekatan perundang-undangan) dan Case Approach (pendekatan kasus). Teknik memperoleh bahan hukum diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi, kemudian seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan diteliti menggunakan metode Interpretasi (penafsiran pasal-pasal dalam perundang-undangan), yang kemudian dikemukakan secara deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil analisis, diperoleh jawaban bahwa kontrak baku antara P.T. Telkom dengan pelanggan tentang perubahan jaringan akses jika dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena P.T. Telkom tidak melakukan tindakan secara sepihak dalam melakukan perubahan jaringan akses ini, serta dengan adanya jaringan akses atau perubahan nomor sambungan telekomunikasi tersebut tidak menimbulkan kontrak baru yang dibuat secara sepihak oleh P.T. Telkom.. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jasa telekomunikasi jika mengalami kerugian akibat perubahan jaringan akses ini adalah berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif berdasarkan klasula Pasal 3.3.1 Kontrak berlangganan Sambungan Telekomunikasi yang mengatur mengenai larangan perubahan jaringan akses dan perubahan nomor sambungan telekomunikasi dan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum represif berdasarkan Surat No.049/YN-000/D05-D3050000/2007 tentang perihal penggantian sambungan telepon kabel (POTS WLL) ke FlexiHome, serta ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka P.T. Telkom perlu lebih meningkatkan pelayanan kepada pelanggan terutama berkaitan dengan pemberian informasi tentang program-program baru dari P.T. Telkom melalui sosialisasi-sosialisasi dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pelanggan agar tercipta suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi khususnya bagi pelanggan yang mengalami perubahan jaringan akses dan perubahan nomor sambungan telekomunikasi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/75/050900945 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Mar 2009 08:28 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 01:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110609 |
Preview |
Text
050900945.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |