Kusmaryanto, - (2009) Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil : studi Unit Usaha Kecil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Penulisan skripsi ini,obyek penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan meliputi 3 hal, yang pertama adalah Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Kabupaten Tulungagung Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Bagi Usaha kecil.Surat Ijin Usaha Perdagangan unit usaha kecil di Kabupaten Tulungagung.Yang kedua adalah mencari Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dalam pemberlakuan SIUP pada Unit Usaha Kecil di kabupaten Tulungagung.Dan yang ketiga adalah mengetahui konsekuensi hukum terhadap usaha kecil di Kabupaten Tulungagung yang usaha nya tidak dilengkapi dengan SIUP Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode PendekatanYuridis Sosiologis sehingga dapat mengetahui penerapan hukum berdasarkan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.Pengambilan Jenis dan sumber data serta populasi dan sampel dalam penelitian ini berdasarkan dari wawancara dengan Kasubdin Bagian Perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung serta wawancara terhadap sejumlah pemilik unit usaha kecil di wilayah Kabupaten Tulungagung.Untuk tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis Dari hasil yang didapat, penulis merasa bahwa pemberlakuan SIUP pada usaha kecil di Kabupaten Tulungagung belum terwujud maksimal.Peningkatan penerbitan SIUP dari tahun ke tahun memang menuju ke arah positif,namun jika dilihat dari jumlah perkembangan usaha kecil baik yang dilengkapi SIUP maupun tidak, perkembangan tersebut dirasa lamban mengingat banyaknya usaha-usaha yang berkembang dari tahun ke tahun di Kabupaten Tulungagung.Faktor-faktor Penyebab pemilik usaha kecil tidak melengkapi usaha nya dengan SIUP diantara nya pemilik usaha kecil tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus SIUP, proses dan persyaratan pengajuan SIUP rumit dan berbelit-belit, sengaja menghindari pajak, dan kurangnya kesadaran pemilik usaha kecil akan pentingnya SIUP bagi usaha nya. Dalam pemberlakuan SIUP di kabupaten Tulungagung, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 16 Tahun 2002, terdapat tiga konsekuensi hukum terhadap usaha kecil yang tidak melengkapi usaha kecilnya dengan SIUP.Yang pertama adalah konsekuensi hukum sanksi administrasi berupa teguran,peringatan dan penutupan usaha.Yang kedua adalah konsekuensi hukum sanksi pidana berupa denda dan pidana,serta yang ketiga adalah konsekuensi hukum sanksi non administrasi dan sanksi non pidana berupa tidak dapat melakukan akses perbankan, tidak dapat melakukan kemitraan usaha kecil,dan tidak tercipta nya iklim usaha. Untuk lebih terwujudnya Pemberlakuan SIUP secara maksimal,maka perlu adanya perbaikan secara menyeluruh baik secara kualitas seumber daya manusia maupuan infrastruktur yang memadai sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara usaha kecil dan pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/69/050900939 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Mar 2009 09:27 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 01:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110602 |
Preview |
Text
050900939.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |