Volianto, Anda (2009) Hambatan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) terkait dengan fungsi sosial hak atas tanah. : studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang dan PT. Delta Dieng. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang hak guna bangunan (HGB) terkait dengan fungsi sosial hak atas tanah. Akhir-akhir ini pelaksanan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah khususnya Hak Guna Bangunan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sedangkan pemanfaatan tanah saat ini sangat berkembang di kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh para developer atau para pengembang pembangunan perumahan melalui usaha penanaman modal berupa perumahan. Tetapi dalam pengembangannya, tanah yang dimiliki atas Hak Guna Bangunan ini pemeliharaannya tidak tepat. Banyak dari para pengembang pembangunan perumahan tersebut yang mengalami kemacetan dalam pengembangannya. Sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Seperti tanah-tanah yang berada di PT. Delta Dieng Regency, Lembah Dieng Malang, ada sebagian dari tanah-tanah yang berada di perumahan tersebut belum dibangun rumah dan masih terlihat banyak juga bangunan rumah yang belum selesai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998, tanah-tanah tersebut termasuk dalam tanah-tanah yang terlantar. Dan dalam kurun waktu tertentu dan setelah diperiksa oleh instansi yang ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang, tanah tersebut status hukumnya menjadi langsung dikuasai oleh negara. Selain itu fungsi sosial tanah juga tidak dapat dicapai yaitu terganggunya kepentingan umum. Seperti terlihat di perumahan Delta Dieng, terdapat jalanan umum yang biasanya dipakai masyarakat sekitar untuk menuju keluar dari perkampungan menjadi tertutup sehingga orang-orang dari perkampungan tersebut mengambil jalan memutar. Hal ini perlu ditindak tegas karena keberadaan tanah terlantar akan menyebabkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh yang dapat mengurangi estetika perkotaan dan mengurangi efisiensi pengunaan tanah serta dapat menyebabkan masalah-masalah sosial yang tidak dikehendaki. Di samping itu, keberadaan tanah terlantar di daerah perkotaan akan mengurangi arti peran tanah yang berfungsi sosial. Yaitu tanah yang dipunyai dengan suatu hak oleh seseorang atau badan hukum tertentu selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya juga mempunyai fungsi bagi masyarakat. Adalah menjadi kewajiban masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hubungan hukum terhadap tanah tersebut, untuk senantiasa memelihara, menambah kesuburan serta mencegah kerusakan, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk Pemerintah Kota Malang agar menentukan kebijakan-kebijakan dan merumuskan suatu rencana pembangunan yang mengarah pada penertiban dan pendayagunaan tanah serta menjalin hubungan atau kerjasama dengan para pemegang hak atas tanah. Sehingga fungsi sosial dari tanah tersebut terlaksana dan pembangunan kota sesuai dengan tata ruang kota yang telah direncanakan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/62/050900932 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 Mar 2009 11:43 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 01:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110595 |
Preview |
Text
050900932.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |