Wijoyo, Sutan (2009) Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Oleh PPNS LLAJ Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor : studi di Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini peneliti meneliti mengenai masalah Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Oleh PPNS LLAJ Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Hal ini dilatar belakangi karena pada kenyataannya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan bukan hanya kewenangan Polri saja tapi juga kewenangan PNS yang mempunyai kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.Kewenangan yang diberikan kepada PPNS tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diberikan dalam rangka optimalisasi PPNS dalam melakukan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang secara teknis keahliannya dimiliki oleh PPNS bidang teknis tersebut.Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu: cara pelaksanaan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan dan kendala yang dihadapi oleh UPT Dishub LLAJ Surabaya terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan bermotor. Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa cara pelaksanaan pelaksanaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan di dalam UPT Dishub LLAJ Surabaya dengan melalui, tahap-tahap pengujian berkala pertama dan pengujian berkala periodik, prosedur tambahan yaitu Rubah data dan ganti buku uji, juga pelaksanaan pengujian yang hanya numpang uji.Selanjutnya Pemeriksaan persyaratan teknis laik jalan di luar UPT LLAJ yaitu pemeriksaan yang dilakukan di jalan dimana tidak dibutuhkan syarat administrasi hanya menunjukkan kendaraan tersebut sudah pernah melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan sebelumnya dan bisa menunjukkan STNK kendaraan tersebut Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu kendala internal diantaranya yaitu kurangnya alat pemeriksaan, kurangnya jumlah petugas untuk memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan. Kendala eksternal yaitu pemegang kuasa kendaraan bermotor tidak mau mengantri, identitas kendaraan yang seringkali tidak jelas, dan sapa yang berwenang untuk memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor,sedangkan kendala Yuridis di dalam PP No 42 Tahun 1993 tidak diatur bagaimana bentuk dari sanksi pelanggaran yang dilakukan pemegang kuasa kendaraan bermotor tersebut.Menyingkapi fakta-fakta tersebut di atas, maka peneliti menyarankan agar pelaksanaan persyaratan teknis laik jalan harus sesuai dengan Undang- Undang. persyaratan teknis laik jalan juga sebaiknya lebih difokuskan pada masyarakat, Polri, pengemudi dan pemilik kendaraan bermotor bahwa pelaksanaan persyaratan teknis laik jalan dapat membantu kita semua, agar lingkungan sekitar terhindar juga polusi yang disebabkan kendaraan bermotor dan menjadi tanggung jawab kita semua dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/61/050900931 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 27 Mar 2009 09:26 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 01:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110594 |
Preview |
Text
050900931.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |