Anggoro, Yuliyati (2009) Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Prinsip-Prinsip Pengawasan International Organization of Securities Commissions (IOSCO),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah sinkronisasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Prinsip-Prinsip Pengawasan International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Latar belakang permasalahan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) tentang Pasar Modal masih belum mengatur beberapa hal yang digariskan dalam Objectives and Principles of Securities Regulation (prinsip IOSCO) terutama dalam bidang pengawasan. Keselarasan dengan prinsip IOSCO diperlukan dalam rangka menggalang kerjasama di bidang pasar modal untuk menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan pasar modal yang semakin beragam Guna menganalisis sinkronisasi UUPM dengan prinsip IOSCO, maka metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan dan perbandingan. Data diperoleh melalui UUPM dan prinsip IOSCO serta literatur terkait Hukum Pasar Modal, dimana selanjutnya data dianalisis untuk memperoleh jawaban atas masalah. Berdasarkan hasil analisa penulis, penulis memperoleh jawaban bahwa sebagian besar isi UUPM telah sesuai dengan prinsip IOSCO, namun masih terdapat beberapa hal yang belum diatur sehingga masih terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum nampak pada belum adanya pengaturan mengenai mekanisme kerjasama dan pertukaran informasi publik dan nonpublik. Beberapa aturan masih belum mencerminkan kepastian hukum karena definisi terlalu luas, yaitu definisi fakta meterial yang masih terlalu luas, dan definisi transparansi yang belum mengatur transparansi dalam bentuk konkrit. Di samping itu masih terdapat hal yang belum sesuai yakni independensi otoritas pasar modal, baik secara finansial maupun material. Guna menyikapi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya penyempurnaan UUPM, agar UUPM dapat memberikan landasan hukum yang menjamin terciptanya pasar modal yang wajar, efektif, dan efisien. Arah kebijakan UUPM perlu disempurnakan dalam hal pengaturan mengenai independensi Bapepam-LK secara finansial, pengaturan mekanisme kerjasama dan pertukaran informasi publik dan non publik dengan pihak domestik maupun asing, pengaturan mengenai sistem legal audit , pengaturan mengenai prinsip Good Corporate Governance serta pengaturan sanksi ultimum remidium ke premium remidium . Menyikapi hasil penelitian di atas, maka perlu kiranya mengadakan penyempurnaan terhadap UUPM yang selaras dengan prinsip IOSCO sebagai upaya untuk menciptakan pasar modal yang wajar, transparan, dan efisien.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/57/050900878 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 19 Mar 2009 11:28 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 01:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110589 |
Preview |
Text
050900878.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |