Prakoso, Bondan Hari (2009) “Resolusi Dewan Keamanan PBB SebagaiAlternatif Penyelesaian Sengketa Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
PBB sebagai sebuah organisasi internasional memiliki kewajiban untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Setiap hubungan yang dilakukan antar negara-negara di dunia pasti tidak terlepas dari adanya suatu konflik atau sengketa internasional. Dari adanya kewajiban tersebut PBB beserta organ-organnya harus turut membantu menyelesaikan suatu sengketa internasional terjadi dengan memberikan suatu solusi yang tepat dan adil. Diantara organ-organ PBB tersebut, Dewan Keamanan PBB seringkali menjadi pihak yang sering turun tangan dalam menyelesaikan sengketa internasional khususnya yang menyangkut perdamaian dan keamanan internasional yang sering terjadi pada akhir-akhir ini. Dalam menyelesaikan sengketa internasional, Dewan Keamanan mengeluarkan suatu keputusan sebagai solusi penyelesaian sengketa yaitu melalui resolusi-resolusinya. Resolusi DK ini dianggap sebagai jalan akhir atau solusi terhadap setiap sengketa internasional. Tetapi pada kondisi akhir-akhir ini, keberadaan resolusi DK ini sering disalahgunakan oleh negara-negara besar yang termasuk dalam negara anggota tetap DK. Adanya intervensi dan hak veto yang dimiliki oleh negara anggota tetap DK membuat keberadaan dari resolusi DK dipertanyakan oleh semua pihak karena dianggap bertentangan dengan Piagam PBB. Hal tersebut menjadi saat muncul kasus di mana banyak resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan hanya mengakomodir kepentingan negara-negara besar dan bahkan beberapa resolusi tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya. Pertanyaan yang muncul bagaimana keberadaan hukum dari resolusi DK PBB dalam hukum internasional serta bagaimana kekuatan mengikat dari resolusi DK PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional. Berdasarkan penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa keberadaan hukum dari resolusi Dewan Keamanan PBB dalam hukum internasional berkaitan dengan penerapan sumber-sumber hukum internasional mempunyai kedudukan yang sejajar dengan sumber-sumber hukum internasional lainnya dilihat dari peranannya dalam upaya pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional. Dari hal itu pula dapat diketahui bahwa letak kekuatan mengikat dari resolusi DK tersebut ada pada wewenang force enforcement yang diberikan oleh Piagam PBB serta suara setuju dari sembilan anggota DK termasuk suara dari lima negara anggota tetap DK tanpa ada veto.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/54/050900875 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 19 Mar 2009 11:08 |
| Last Modified: | 21 Mar 2022 01:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110586 |
Preview |
Text
050900875.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |