Francisca, Rista Dian (2009) Hambatan-Hambatan Dalam Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Sanksinya Menurut Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bagi Pengusaha Home Industri : studi di Kantor Disperindag Kota Batu. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Hambatan-Hambatan Dalam Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Sanksinya Menurut Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bagi Pengusaha Home Industri. Pada dasarnya kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan adalah sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemberian perlindungan serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, kususnya kelompok usaha kecil. Tetapi sangat disayangkan karena, banyaknya atau pertumbuhan kegiatan usaha Home Industri yang bermunculan dikota Batu tidak diimbangi dengan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan usaha Home Industri di Kota Batu yang ternyata belum atau bahkan tidak didaftarkan. Dalam skripsi ini terdapat dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana hambatan-hambatan dalam Wajib Daftar Perusahaan dan sanksinya menurut pasal 32, 33, 34 UU No. 3 Tahun 1982 serta, 2. Bagaimana upaya penanganannya, dan untuk itu maka penulis mengadakan penelitian di Disperindag Kota Batu. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak atau petugas pendaftaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dan Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak pengusaha. Berdasarkan temuan dilapangan juga ditemukan bahwa sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 terutama Pasal 32, 33, 34 Undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan terutama di Kota Batu. Adapun permasalahan kedua mengenai upaya yang dapat dilakukan terkait dengan hambatan yang dialami terdapat beberapa macam upaya yakni berupa pencarian data, berbagi pengetahuan antar petugas pendaftaran, pemberian penjelasan kepada pengusaha yang akan mendaftar, penyuluhan, pameran hasil industri, bantuan peralatan dan bantuan dana dari Dinas atau Instansi lain, menitipkan informasi pada pengusaha yang sudah mendaftar. Menyikapi fakta-fakta di atas Pemerintah Daerah Kota Batu dirasa perlu menyediakan dana tersendiri untuk dipergunakan sebagai biaya pencarian data perusahaan-perusahaan yang belum atau tidak melakukan Wajib Daftar Perusahaan di tiap-tiap Desa yang terdapat di Daerah Kota Batu, selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri dirasa perlu untuk memberikan pengetahuan atau training kepada Sumber Daya Manusia yang terdapat di Dinas tersebut, tetap mengenakan sanksi terhadap pengusaha yang belum atau tidak melakukan Wajib Daftar Perusahaan meskipun sanksi yang diterapkan tersebut sifatnya lebih ringan, lebih sering lagi mengadakan Pameran Hasil Industri, lebih mengusahakan bantuan peralatan secara rutin, menjalin kerjasama dengan sarana Telekomunikasi yang terdapat di Kota Batu seperti halnya Batu TV, dan Tidar Sakti untuk memasyarakatkan Wajib Daftar Perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/39/050900742 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Mar 2009 08:54 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 06:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110570 |
Preview |
Text
050900742.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |