Nalurita,, Djuwita Devi (2009) Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 4, ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 : studi di Pengadilan Agama Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adanya penetapan izin poligami yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang terkait dengan tidak terpenuhinya syarat alternatif pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melatar belakangi penelitian ini, karena secara yuridis permohonan izin poligami harus memenuhi salah satu syarat pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan izin poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan izin poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, pertama manfaat teoritis yaitu memberikan kajian dari pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar para hakim dapat bertindak obyektif dalam memberikan izin perkawinan bagi suami yang akan melakukan poligami. Kedua, manfaat praktis yang berguna bagi 4 komponen yaitu bagi akademisi, pemerintah, masyarakat, dan para pihak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris ( Emphirical Legal Research), dengan penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan. Pembahasan penelitian ini merupakan hasil analisis mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan izin poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hakim menggunakan beberapa dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan izin poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dasar pertimbangan itu diantaranya dasar pertimbangan yuridis yang meliputi dasar pertimbangan terkait dengan duduk perkara, dasar pertimbangan terkait dengan hukumnya, dasar pertimbangan menurut Syar’i. Sedangkan dasar pertimbangan non yuridis meliputi dasar pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Secara yuridis permohonan izin poligami harus memenuhi syarat alternatif pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa ternyata syarat alternatif pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak membatasi Hakim Pengadilan Agama Kota Malang untuk menetapkan izin poligami. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah mengkaji kembali dan melakukan penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya aturan poligami agar masyarakat tidak bisa mengambil celah hukum yang dipakai untuk mengajukan permohonan izin poligami apabila tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/37/050900740 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 Mar 2009 09:09 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 06:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110568 |
Preview |
Text
050900740.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |