Siswadi, Ahmad (2010) Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Mengelola Sumber Daya di Wilayah Laut Sepanjang 12 Mil : Studi di Pernerintah Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas wilayah 5.193.250 lan2. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations on the Law of the Sea) maka Indonesia memiliki luas wilayah perairanl aut 3.166.163k m?.L uasnyaw ilayah laut ini merupakanp erekatp ersatuan dari ribuan kepulauan Nusantara selain itu juga memberikan kehidupan secara langsung dan tidak langsung bagi jutaan rakyat Indonesia. Dengan berlakunya Undang-UndangN omor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanD aerah,p emerintah memberikans ebagiank ewenangank epadad aerahy ang memiliki wilayah laut untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya dengan batas 12 mil untuk wilayah propinsi dan sepertiga(%) untuk wilayah kabupatenlkota. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk untuk mendiskripsikan dan menganalisis hambatan yang dialami daerah dalam mengelola sumber daya di wilayah laut dan upayap enyelesaians engketaji ka terjadi sengketaa ntaras atud aerah dengan daerah yang lain. Penulisani ni adalahp enulisanh ukum denganp endekatany uridis sosiologis, yaitu mengkaji implementasia taup enerapana turanh ukum positif gunam endapatkan suatu paparan kesimpulan yang berdasaxkan data lapang guna terpenuhinya persyaratanil miah. Kemudian seluruh data di analisis dengan* ettgg,roukan teknik analisis data deslriptif kualitatif. Dari hasil penelitian,d iketahuip adai ntinya hambatan-hambatayna ng dialami daerah unhrk mengelola wilayah lautnya, yaitu: Belum adanya aturan hukum di tingkat daerahy ang mengaturd an menetapkans ecaxate gas dan jelas batas wilayah lauhya, Kebijakan daerah dalam mengelola sumberdaya di wilayah lautnya bukan meupakan kebijakan utama sehingga masih berada dibawah kebijakan daerah untuk pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, Keterbatasan sumber daya dan sumberd anay ang dimiliki oleh daerahju ga meqiadikans uatuh ambatand aerahu ntuk mengelolas umberdayaw ilayah lautnya, Pembangunand an masyarakaty ang tinggal di daerah yang dekat dengan wilayah laut jauh tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu merumuskan kebijakan untuk menetapkanb atasd aerahd i wilayah laut untuk mencegahte rjadinya sengketa di kemudian hari, dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengelola sumber dayaw ilayah lautnya sesuaid engank ondisi, potensi,d an kekhasany ang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/348/051100280 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Feb 2011 13:14 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 06:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110565 |
Preview |
Text
051100280.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |