Wicaksono, Harry (2009) Implementasi UNCLOS 1982 Dalam Penetapan Batas Wilayah Laut Di Hukum Nasional Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implementasi UNCLOS 1982 Dalam Penetapan Batas Wilayah Laut Di Hukum Nasional Indonesia. Pengambilan masalah ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penetapan batas wilayah negara guna menunjang kinerja aparatur negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan itu sendiri dan juga sebagai dasar kewenangan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumbersumber kekayaan alam yang ada. Dalam upaya meneliti implementasi UNCLOS 1982 di hukum nasional Indonesia dalam penetapan batas wilayah lautnya, maka metode pendekatan yang digunakan yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah dengan mendasarkan pada fakta yang ada dalam praktek dengan dikaitkan pada faktor yuridisnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. kemudian bahan hukum yang ada dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, dengan singkat dapat dikatakan bahwa unsur terpenting dari penetapan batas negara yang diakui oleh hukum internasional adalah tindakan tersebut bukan merupakan tindakan sepihak (unilateral) namun haruslah merupakan tindakan hukum dua negara atau lebih dan diperlukan adanya good faith dari kedua belah pihak untuk menyingkirkan pendekatan kekerasan dan sebaliknya mengedepankan cara-cara penyelesaian secara damai jika terdapat penafsiran berbeda mengenai isi dari naskah perjanjian daerah perbatasan. Menyikapi hal-hal tersebut diatas, maka yang terpenting adalah adanya good faith dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai dan adanya status hukum yang jelas mengenai wilayah negara, tentunya hal ini akan memberikan suatu kepastian hukum yang jelas pula dan dapat dipergunakan sebagai dasar hukum apabila timbul sengketa dikemudian hari, dengan demikian penegakan hukum nasional akan dapat dipermudah untuk dilaksanakan dan terdapat suatu kepastian mengenai kewenangan eksploitasi dan eksplorasi terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2009/341/051000959 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Feb 2011 08:49 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 06:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110561 |
Preview |
Text
051000959.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |